Realisasi Investasi Jakarta Tertinggi Nasional di Semester I 2026

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali mencatatkan diri sebagai provinsi dengan realisasi investasi terbesar di Indonesia pada Semester I Tahun 2026. Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, realisasi investasi di Jakarta mencapai Rp173,6 triliun atau 17,2 persen dari total investasi nasional.

Nilai investasi tersebut terdiri atas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp106,5 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) senilai Rp67,1 triliun. Capaian tersebut menunjukkan Jakarta masih menjadi tujuan utama investor, baik dari dalam maupun luar negeri.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, Heru Hermawanto, mengatakan tingginya realisasi investasi mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Jakarta.

"Pencapaian ini menunjukkan Jakarta tetap menjadi tujuan utama investasi di Indonesia. Kepercayaan investor yang terus meningkat merupakan hasil sinergi berbagai pihak dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, didukung arah kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono yang menempatkan kemudahan investasi dan pelayanan publik sebagai prioritas pembangunan," ujar Heru.

Untuk mempertahankan posisi tersebut, DPMPTSP DKI Jakarta terus memperkuat berbagai layanan investasi. Upaya yang dilakukan meliputi optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP), percepatan digitalisasi layanan perizinan dan nonperizinan, pelayanan jemput bola kepada pelaku usaha, hingga penguatan pendampingan investasi secara terintegrasi.

Selain itu, DPMPTSP juga mengembangkan strategi promosi investasi berbasis data melalui penyusunan peta potensi investasi dan pengembangan proyek Investment Project Ready to Offer (IPRO). Strategi tersebut bertujuan memberikan kepastian kepada investor melalui proyek yang telah siap dari sisi teknis, finansial, maupun pasar.

"Kami memastikan peluang investasi yang ditawarkan telah memiliki kesiapan dari sisi teknis, finansial, maupun pasar. Dengan demikian, investor memperoleh kepastian yang lebih baik dalam mengambil keputusan investasi di Jakarta," kata Heru.

Berdasarkan wilayah administrasi, Jakarta Selatan masih menjadi lokasi favorit investor dengan realisasi investasi sebesar Rp62,7 triliun. Selanjutnya disusul Jakarta Pusat Rp49,9 triliun, Jakarta Utara Rp23,1 triliun, Jakarta Barat Rp20,6 triliun, Jakarta Timur Rp17,1 triliun, serta Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebesar Rp289 miliar.

"Realisasi investasi terbesar berada di Jakarta Selatan, disusul Jakarta Pusat sebesar Rp49,9 triliun, Jakarta Utara Rp23,1 triliun, Jakarta Barat Rp20,6 triliun, dan Jakarta Timur Rp17,1 triliun. Sementara itu, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu membukukan realisasi investasi sebesar Rp289 miliar," papar Heru.

Dari sisi sektor usaha, investasi di Jakarta masih didominasi sektor Transportasi, Pergudangan, dan Telekomunikasi dengan nilai Rp54,3 triliun atau 31 persen dari total investasi. Posisi berikutnya ditempati sektor Jasa Lainnya sebesar Rp43,6 triliun atau 25 persen, serta sektor Perdagangan dan Reparasi sebesar Rp28,4 triliun atau 16 persen.

Sementara itu, sektor Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran mencatatkan realisasi investasi Rp14 triliun atau 8 persen. Adapun sektor Konstruksi menyumbang Rp12,9 triliun atau 8 persen, sedangkan sektor lainnya secara kumulatif mencapai Rp20,3 triliun atau 12 persen.

Heru menegaskan investasi yang masuk ke Jakarta tidak hanya menjadi motor pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, investasi berperan dalam membuka lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat daya saing Jakarta sebagai kota global.

"Investasi yang masuk tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membuka lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat," paparnya.

Pemprov DKI Jakarta, lanjut Heru, akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga tren positif investasi. Pelayanan investasi juga akan terus ditingkatkan agar semakin mudah, cepat, transparan, dan terintegrasi.