Masih Banyak Warga Belum Punya Rekening, LPS Perluas Gerakan Literasi

BANDARLAMPUNG – Mendorong kepemilikan rekening menjadi langkah penting untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.

Tidak sekadar menjadi sarana menyimpan uang, rekening dapat membuka jalan bagi masyarakat untuk memanfaatkan berbagai layanan perbankan, menerima transaksi secara lebih aman, hingga mengakses pembiayaan dan produk keuangan lainnya.

Upaya memperluas kepemilikan rekening pun menjadi bagian penting dalam memperkuat inklusi keuangan dan memastikan semakin banyak masyarakat terhubung dengan sistem keuangan formal.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berencana memperluas kegiatan literasi keuangan untuk mendorong makin banyak masyarakat memiliki rekening.

Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS Farid Azhar Nasution mengatakan masih ada 15,3 juta masyarakat di usia produktif yang belum memiliki rekening perbankan. Dengan kegiatan literasi, LPS membidik jumlah tersebut dapat ditekan hingga ke level 13 juta.

“Sekarang kan literasi 60-an persen, kami harap dalam lima tahun bisa barangkali 80 persen, mendekati inklusinya,” kata Farid di Lampung Financial Festival 2026 di Bandarlampung, Minggu (6/9).

Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 menunjukkan indeks inklusi keuangan Indonesia mencapai 93,61 persen secara nasional, sedangkan literasi keuangan hanya pada level 69,57 persen.

Artinya, kata Farid, pemahaman mengenai produk keuangan masih belum memadai meski banyak masyarakat yang telah memiliki rekening.

“Mereka sudah terlibat, mereka punya rekening, mungkin mereka buka rekening secara daring, tapi literasinya kan masih rendah. Ini yang mau kami tingkatkan,” ujarnya menambahkan.

Meski era teknologi telah mendukung penyebaran informasi yang lebih meluas, LPS menilai edukasi luring tetap dibutuhkan untuk memastikan keabsahan informasi keuangan yang diterima oleh masyarakat, khususnya generasi muda.

Adapun sejauh ini, LPS telah menggelar kegiatan literasi keuangan di sejumlah kota di Indonesia bagian barat, seperti Medan, Surabaya, Yogyakarta, dan Lampung.

Farid menyebut pihaknya tengah memetakan wilayah lainnya yang membutuhkan kegiatan edukasi keuangan, terutama di Indonesia bagian timur.

“Kalaupun nanti kami mau laksanakan, bisa jadi ada di Pulau Jawa I, bisa jadi nanti di luar Pulau Jawanya wilayah timur. Karena sudah pada menanyakan kok kita belum kebagian. Tapi tempatnya belum ditentukan. Kami akan evaluasi mana yang kira-kira paling berdampak terhadap peningkatan literasi keuangan,” jelas dia.