Kemehut Perkuat Integritas Pasar Karbon Indonesia

JAKARTA — Kementerian Kehutanan memperkuat kapasitas pemangku kepentingan untuk membangun pasar karbon Indonesia yang kredibel dan transparan. Upaya tersebut dilakukan melalui Lokakarya Peningkatan Pemahaman Core Carbon Principles (CCPs) di Balikpapan, Kalimantan Timur, 1–2 September 2026.

Lokakarya diselenggarakan Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII bersama Integrity Council for the Voluntary Carbon Market (ICVCM). Kegiatan tersebut menjadi lokakarya pertama dari rangkaian kegiatan kolaboratif Kementerian Kehutanan dan ICVCM.

Sebanyak 80 peserta mengikuti kegiatan tersebut dari berbagai unsur pemangku kepentingan terkait pasar karbon. Peserta berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola proyek karbon, pengembang proyek, serta lembaga pendamping.

Pembukaan lokakarya diisi arahan Kepala BP2SDM yang diwakili Kepala Pusat Diklat SDM Kehutanan, Tuti Herawati. Kegiatan tersebut turut dihadiri Penasihat Utama Menteri Kehutanan, Edo Mahendra, dan Director of Public Affairs ICVCM, Lorna Ritchie.

Tuti mengatakan kegiatan tersebut merupakan implementasi MoU sejak November 2025. Kerja sama tersebut berfokus meningkatkan kapasitas dan kesadaran pemangku kepentingan terhadap pasar karbon sukarela.

"Melalui lokakarya, peserta mendapatkan pemahaman mengenai Core Carbon Principles atau CCPs. Materi mencakup metodologi, pengukuran, pelaporan, verifikasi, pengelolaan risiko, serta prinsip kualitas kredit karbon," kata Tuti dikutip dalam laman kemenhut.go.id, Rabu (2/9).

Penguatan integritas pasar karbon dinilai strategis bagi Indonesia dengan besarnya potensi sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Sektor tersebut berperan penting dalam mendukung aksi mitigasi perubahan iklim dan pencapaian target iklim nasional.

Pasar karbon diharapkan tidak hanya menjadi instrumen ekonomi bagi Indonesia. Pengembangannya juga diharapkan mendorong pengelolaan hutan berkelanjutan serta memperkuat pembiayaan aksi iklim.

Penasihat Utama Menteri Kehutanan, Edo Mahendra, menilai potensi besar Indonesia perlu didukung tata kelola yang kuat. Menurutnya, kapasitas tersebut diperlukan untuk membangun kepercayaan terhadap pasar karbon Indonesia.

“Indonesia memiliki modal yang besar berupa hutan dan potensi aksi mitigasi. Namun, potensi tersebut perlu didukung integritas, tata kelola, dan kapasitas yang kuat," kata Edo.

Edo mengatakan pemerintah ingin membangun ekosistem perdagangan karbon yang berkualitas dan memiliki integritas tinggi. Upaya tersebut membutuhkan kolaborasi serta kesiapan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pasar karbon.

Melalui lokakarya tersebut, pemerintah berharap kesiapan pemangku kepentingan semakin kuat dalam mengembangkan ekosistem pasar karbon.

Ekosistem tersebut diharapkan memenuhi prinsip kualitas, transparansi, akuntabilitas, serta integritas lingkungan.

Kementerian Kehutanan berkomitmen memperkuat sumber daya manusia dan tata kelola pasar karbon Indonesia. Kolaborasi lintas sektor juga terus dikembangkan agar potensi karbon dikelola secara berkelanjutan.