Integritas Tata Kelola Pemkab Bekasi Diperkuat Bersama KPK

BEKASI – Dengan bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi mencoba memperkuat integritas dan tata kelola pemerintahan. “Tujuannya, agar lebih transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi kepentingan masyarakat,” tutur Plt Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, Selasa.

Dia menyatakan ini saat membuka forum penguatan integritas di Cikarang, Bekasi, Selasa. Asep menyatakan kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi Pemkab Bekasi dengan KPK dalam mencegah tindak pidana korupsi dan membangun sistem pemerintahan berintegritas. "Kehadiran KPK bukan semata-mata dalam kerangka pengawasan, melainkan sebagai mitra memperkuat pencegahan korupsi,” tambahnya.

Kerja sama juga untuk membangun sistem pemerintahan berintegritas serta mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, efektif dan berorientasi kepentingan masyarakat. Asep menambahkan, pembahasan forum ini fokus pada implementasi pokok-pokok pikiran DPRD serta pengelolaan hibah. "Kedua tema tersebut berkaitan erat dengan tahapan perencanaan pembangunan, penganggaran, pengelolaan keuangan daerah serta pemenuhan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Dia menekankan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan salah satu instrumen menyerap aspirasi masyarakat untuk kemudian diintegrasikan ke dalam proses perencanaan pembangunan. Namun, setiap aspirasi harus melalui proses verifikasi dan sinkronisasi dengan perencanaan daerah, penilaian kebutuhan, kemampuan keuangan daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Begitu pula dengan pengelolaan hibah. Asep menekankan agar pemberian hibah didasarkan pada kebutuhan, kelayakan, tujuan yang jelas dan manfaat bagi masyarakat. Jadi, bukan karena faktor kedekatan, tekanan maupun kepentingan tertentu. Pengawasan harus dilakukan pada seluruh tahapan. Itu mulai dari pengusulan, verifikasi, penganggaran, penetapan, penyaluran, penggunaan, pelaporan hingga monitoring dan evaluasi.

Lebih jauh Asep mengingatkan pelaksanaan pokok-pokok pikiran dan hibah memiliki sejumlah potensi risiko. Antara lain konflik kepentingan, intervensi dalam proses penganggaran, penerima tidak memenuhi persyaratan, kegiatan tidak sesuai kebutuhan hingga penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukan.

Asep minta seluruh kepala perangkat daerah tidak hanya memastikan kelengkapan administrasi, tetapi juga memastikan setiap program dan kegiatan memiliki substansi serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, penguatan integritas merupakan tanggung jawab bersama.

Pemerintah daerah harus memastikan proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan berjalan sesuai ketentuan. Sedangkan perangkat daerah memastikan setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan. Dia menegaskan pemerintahan yang bersih tidak cukup hanya dengan mematuhi aturan, tetapi harus dibangun melalui sistem dan budaya kerja yang menjadikan integritas sebagai nilai dalam setiap pelaksanaan tugas.

"Saya ingin mengingatkan bahwa setiap rupiah dalam APBD adalah uang rakyat. Oleh karena itu, ukuran keberhasilan kita bukan sekadar besarnya realisasi anggaran, melainkan seberapa tepat anggaran tersebut digunakan dan seberapa besar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat," Asep.

Dia juga menyampaikan keterbukaan pemerintah daerah terhadap masukan, arahan dan evaluasi KPK. Evaluasi akan digunakan sebagai upaya berkelanjutan dalam rangka memperkuat integritas dan memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah.

Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi KPK Wilayah 2, Irawati, menambahkan, kegiatan supervisi ini sebagai upaya mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan daerah. Irawati mengajak segenap perangkat daerah Kabupaten Bekasi lebih mengoptimalkan peran dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan mencegah korupsi.

Irawati menyarankan upaya perbaikan tata kelola dilakukan secara menyeluruh. Ini mulai dari mekanisme perencanaan, penganggaran hingga pengadaan barang jasa. Aspek-aspek tersebut merupakan satu siklus pemerintahan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. "Jadilah ASN yang integritas tinggi. Bangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efektif," tandas Irawati.