El Nino Ancam Produksi Pangan, Pengelolaan Air dan Perlindungan Petani Perlu Diperkuat

Jakarta – Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian menilai mitigasi dampak El Nino terhadap produksi pangan dalam beberapa bulan ke depan perlu memprioritaskan pengelolaan air dan perlindungan petani, terutama di wilayah dengan keterbatasan sumber air.

“Kebijakan 3–6 bulan ke depan harus fokus pada air dan distribusi,” kata Eliza, Kamis (13/8).

Menurut dia, El Nino memang meningkatkan risiko terhadap produksi padi, tetapi tidak serta-merta memicu krisis pangan. Kemarau yang lebih panjang dan kering berpotensi menekan luas tanam dan produktivitas, terutama di lahan tadah hujan serta wilayah dengan irigasi terbatas.

Sejumlah daerah yang perlu mendapat perhatian antara lain Lamongan, Bojonegoro, dan Gresik di Jawa Timur; wilayah tadah hujan di Jawa Tengah; Jawa Barat bagian utara; NTB, NTT, Lampung, Sumatera Selatan, hingga sebagian Sulawesi Selatan. Besarnya kontribusi Pulau Jawa terhadap produksi beras nasional membuat gangguan di kawasan tersebut berpotensi berdampak luas.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan El Nino saat ini telah aktif dalam kategori kuat. Puncak musim kemarau 2026 diprakirakan paling luas terjadi pada Agustus, mencakup 369 Zona Musim (ZOM) atau sekitar 48,84 persen luas daratan Indonesia.

Pompanisasi Bukan Solusi Tunggal

Eliza mengatakan pompanisasi dapat menjadi salah satu solusi selama masih tersedia sumber air permukaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengairi lahan.

“Pompanisasi efektif hanya di lokasi yang masih punya sumber air permukaan,” ujarnya.

Untuk daerah yang kekurangan sumber air, pemerintah dan petani perlu menyesuaikan kalender tanam, menggunakan varietas tahan kekeringan atau berumur genjah, serta melakukan diversifikasi sementara ke tanaman yang lebih hemat air seperti jagung dan kacang-kacangan.

Kementerian Pertanian (Kementan) pada 2026 menyiapkan 56 ribu unit pompa air untuk mitigasi kekeringan nasional. Selain itu, perlindungan petani dinilai penting melalui asuransi pertanian serta bantuan benih dan pupuk.

Kementan juga menjalankan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dengan nilai pertanggungan hingga Rp6 juta per hektare bagi lahan yang mengalami gagal panen akibat bencana.

Untuk jangka pendek, Eliza merekomendasikan optimalisasi waduk, pompanisasi sesuai ketersediaan air, rehabilitasi irigasi kritis, modifikasi cuaca di lokasi strategis, serta penyesuaian kalender tanam berdasarkan prakiraan BMKG.

“Masalah yang diselesaikan ini dapat mencegah penurunan luas tanam dan lonjakan harga di konsumen,” katanya.

Mitigasi Harus Berbasis Risiko

Dalam jangka menengah hingga panjang, Eliza mendorong penguatan cadangan pangan, diversifikasi sumber air, penggunaan varietas tahan kekeringan, asuransi berbasis indeks cuaca, serta pemantauan kondisi pertanian menggunakan satelit.

Indonesia juga dinilai perlu mempercepat modernisasi irigasi, menerapkan pertanian cerdas iklim (climate-smart agriculture), memperkuat diversifikasi pangan lokal, memperbaiki tata kelola air, dan membangun sistem peringatan dini terintegrasi.