Balikpapan Gandeng Karo dan Bulukumba Jaga Pangan dan Kendalikan Inflasi.

Pemerintah Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, melakukan kerja sama antardaerah untuk menjaga ketersediaan pangan dan mengendalikan laju inflasi melalui penandatanganan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan Kabupaten Karo (Sumatera Utara) dan Kabupaten Bulukumba (Sulawesi Selatan).

“Kerja sama antar daerah menjadi strategi utama memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengendalikan inflasi,” kata Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud pada High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Balikpapan, Kaltim, Selasa.

Rahmad mengatakan Balikpapan sebagai kota jasa memiliki keterbatasan lahan pertanian sehingga pasokan pangan sangat bergantung pada daerah penghasil. Karena itu, kolaborasi lintas wilayah diperlukan untuk menjaga kelancaran distribusi dan stabilitas harga.

Hingga Juli 2026, inflasi Balikpapan tercatat 0,25 persen secara bulanan dan 3,06 persen secara tahunan.

Angka tersebut masih berada dalam sasaran nasional, namun lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 2,88 persen. Inflasi tahun kalender tercatat 2,50 persen.

Tekanan inflasi, menurut Rahmad, dipengaruhi penyesuaian harga BBM non-subsidi, kenaikan harga base oil dunia, fluktuasi nilai tukar rupiah, biaya logistik, serta kenaikan harga bahan baku.

Kabupaten Karo dikenal sebagai sentra hortikultura nasional dengan komoditas cabai, tomat, kentang, kubis, wortel dan bawang. Sementara Bulukumba memiliki sumber daya perikanan, peternakan dan pertanian yang dinilai dapat mendukung pemenuhan kebutuhan pangan Balikpapan.

Rahmad meminta kerja sama tersebut segera diterjemahkan dalam rencana kerja konkret, termasuk penguatan jejaring distribusi dan pertukaran informasi produksi serta harga.

“Jangan sekadar penandatanganan dokumen, tetapi diwujudkan dalam aksi nyata,” ujarnya.

TPID Balikpapan telah menjalankan sejumlah program pengendalian inflasi, seperti Gerakan Pangan Murah, pasar murah, operasi pasar, penyebaran bibit hortikultura, pemantauan harga harian, penguatan kios penyeimbang, dan business matching dengan pelaku usaha.

Pemkot menilai kolaborasi antardaerah menjadi kunci menghadapi tantangan perubahan iklim, dinamika harga energi, dan ketergantungan pasokan dari luar daerah.

Kerja sama tersebut diharapkan memastikan pangan tetap tersedia, harga terjangkau dan distribusi lancar bagi masyarakat.