Kebakaran Marak Terjadi di Jakarta, DPRD Tekankan Soal Pencegahan Berbasis Risiko Selain Kecepatan Pemadaman

JAKARTA -  Kebakaran besar menghanguskan 20 rumah semipermanen di Kampung Muka, Kelurahan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Minggu (27/9). Kebakaran di area sekitar 1.800 meter persegi tersebut berdampak terhadap 110 kepala keluarga (KK) atau sekitar 380 jiwa.

Menyikapi banyaknya kejadian kebakaran di ibu kota sejak Januari 2026, anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Kevin Wu meminta penanganan kebakaran di Jakarta tidak hanya mengandalkan kecepatan pemadaman, tetapi juga diperkuat melalui langkah pencegahan berbasis risiko.

Kevin mengapresiasi respons cepat Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta yang mengerahkan 19 unit mobil pemadam dan 95 personel sehingga api tidak meluas. Berdasarkan keterangan awal petugas dan saksi, kebakaran diduga dipicu korsleting listrik dari salah satu rumah kontrakan.

"Petugas damkar kita sudah bekerja keras ketika api menyala. Tantangan pemerintah sekarang adalah bagaimana hadir sebelum api itu muncul. Setiap kebakaran besar harus menghasilkan perbaikan sistem," ujar Kevin, Selasa (29/9), dikutip Beritajakarta.

Kevin juga menyoroti data Gulkarmat DKI yang mencatat 1.216 kejadian kebakaran sepanjang 1 Januari hingga 31 Agustus 2026. Sebanyak 649 kejadian atau 53,37 persen diduga berkaitan dengan masalah kelistrikan. Bangunan perumahan menjadi objek yang paling banyak terbakar dengan 358 kejadian, sedangkan Jakarta Barat mencatat kasus terbanyak dengan 368 kejadian atau sekitar 30,26 persen.

Untuk itu, Kevin mendorong Pemprov DKI bersama Gulkarmat, perangkat wilayah, PLN, dan instansi terkait menyusun Jakarta Fire Risk Map hingga tingkat RW. Pemetaan tersebut dapat mencakup riwayat kebakaran, kepadatan bangunan, kondisi instalasi listrik, akses kendaraan pemadam, ketersediaan sumber air atau hidran, serta kondisi lingkungan.

Dari pemetaan itu, ia mengusulkan 50 RW dengan risiko kebakaran tertinggi mendapat intervensi pencegahan lebih intensif, seperti pemeriksaan instalasi listrik dan kapasitas MCB, pengecekan akses kendaraan pemadam, penyediaan APAR, serta jalur evakuasi.

"Pencegahan bukan mencari siapa yang bisa disalahkan. Pencegahan adalah menemukan titik risiko sebelum risiko itu berubah menjadi bencana," terangnya.

Kevin juga meminta keberhasilan penanggulangan kebakaran tidak hanya diukur dari kecepatan petugas tiba di lokasi, tetapi juga dari kemampuan menekan kejadian di wilayah berisiko tinggi.

Menurutnya, upaya tersebut perlu didukung kolaborasi pemerintah dan masyarakat melalui edukasi instalasi listrik aman, penggunaan APAR, jalur evakuasi, serta pelaporan dini hingga tingkat RT/RW.

"Kita tentu berharap tidak ada kebakaran berikutnya. Tetapi harapan saja tidak cukup. Pemerintah harus menggunakan data untuk mengetahui di mana risiko terbesar berada, siapa yang harus bergerak, dan apa yang harus diperbaiki sebelum api muncul," tandasnya.