Danantara Masuk BEI, Negara Perkuat Cengkeraman?

JAKARTA – Rencana akuisisi saham Bursa Efek Indonesia (BEI) oleh Danantara berpotensi memperkuat posisi negara dalam pengembangan infrastruktur dan ekosistem pasar modal.

Namun, langkah ini juga perlu dikawal dengan tata kelola yang ketat agar kepemilikan negara tidak mengurangi independensi, transparansi, dan efisiensi bursa.

Tantangan utamanya adalah memastikan akuisisi benar-benar menciptakan nilai tambah bagi pasar dan investor, bukan sekadar perubahan struktur kepemilikan.

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) menyatakan tengah mempersiapkan proses upaya mempunyai kepemilikan atas saham PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir mengatakan saat ini pihaknya tengah dalam pembahasan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait proses untuk mempunyai kepemilikan sama atas BEI tersebut.

"Ya, demutualisasi kita masih proses, baik dengan OJK dan juga dengan Direksi Bursa, insyaAllah beberapa bulan ke depan bisa rampung,” ujar Pandu ditemui awak media di Gedung BEI, Jakarta, Senin (10/8).

Pandu menjelaskan, bahwa proses demutualisasi BEI saat ini tengah dalam tahap penyusunan Peraturan OJK (POJK), yang ditargetkan selesai pada September 2026.

Terkait porsi kepemilikan saham atas BEI, Pandu mengatakan bahwa perihal tersebut saat ini tengah dibahas oleh Danantara, dan informasinya akan segera disampaikan kepada publik.

“Nanti detilnya bakal kita share ke semua sebentar lagi. Ini lagi berkomunikasi baik dengan OJK dan Bursa,” ujar Pandu.

Pandu menjelaskan, kepemilikan Danantara terhadap BEI akan dilakukan melalui PT Danantara Investment Management (DIM), yang mana pembelian saham tersebut merupakan bagian dari investasi Danantara.

“Dari BPI memberi arahan untuk DIM untuk melaksanakan investasi untuk demutualisasi tersebut,” ujar Pandu.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi menyatakan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), dan Danantara Indonesia akan menjadi pihak pertama yang berkesempatan untuk menjadi pemegang saham BEI.

OJK saat ini tengah menyusun Peraturan OJK (POJK) demutualisasi, yang akan menjadi landasan perubahan struktur kelembagaan BEI dari sistem mutual menjadi demutual.

"Kalau dibaca di peraturan Undang-Undang No 4 Tahun 2026 (UU P2SK), itu kan ada keterwakilan negara melalui Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Danantara. Nah, ini tentu menjadi pihak pertama yang berkesempatan untuk memiliki saham di bursa, lalu private deal di antara mereka,” ujar Hasan.