Di Forum BRICS, Mendag Budi Santoso Ungkap 3 Strategi Perluas Akses Pembiayaan UMKM

Jakarta - Menteri Perdagangan Budi Santoso dalam Pertemuan Para Menteri Perdagangan BRICS (BRICS Trade Ministers' Meeting) di Jaipur, India, Jumat (7/8), menegaskan pentingnya sistem perdagangan berbasis aturan (rules-based trading system) bagi penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menurutnya, sistem perdagangan yang memberi prediktabilitas, adil, dan inklusif merupakan fondasi penting bagi UMKM untuk berkembang melampaui pasar domestik. Sistem perdagangan berbasis aturan akan mendorong UMKM untuk tumbuh, meningkatkan daya saing, serta memperluas partisipasi dalam perdagangan internasional.

"UMKM merupakan salah satu pilar utama perekonomian negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun, UMKM masih menghadapi berbagai hambatan struktural. Keterbatasan akses pembiayaan masih menjadi salah satu tantangan yang paling mendasar," ujar Budi dikutip dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu (8/8).

Untuk itu, Indonesia mendorong tiga prioritas utama untuk memperluas akses pembiayaan bagi UMKM di negara berkembang. Pertama, meningkatkan literasi pembiayaan bagi UMKM. Kedua, memperluas inklusifitas pembiayaan digital. Ketiga, mendiversifikasi program pembiayaan yang adaptif dan fleksibel.

Sejalan dengan upaya tersebut, Indonesia menekankan pentingnya membangun rantai nilai global yang lebih tangguh untuk membangun kekuatan dari dalam negeri.

Oleh karena itu, Indonesia mengusulkan penguatan kualitas rantai nilai global melalui empat bidang utama. Pertama, memperkuat konektivitas melalui pembangunan infrastruktur transportasi, logistik, dan digital yang efisien.

Tujuannya, agar pelaku usaha semakin terhubung dengan pasar regional maupun global. Kedua, meningkatkan fasilitasi perdagangan melalui prosedur yang lebih sederhana, cepat, dan dapat diprediksi. Dengan begitu, biaya perdagangan dapat ditekan dan pelaku usaha dapat berpartisipasi lebih efektif dalam jaringan produksi global.

Ketiga, Indonesia mendorong penguatan kapasitas domestik melalui investasi pada pengembangan keterampilan, inovasi, dan dunia usaha. Dengan begitu, perusahaan serta tenaga kerja mampu menghasilkan produk dan layanan bernilai tambah lebih tinggi.

Keempat, Indonesia menekankan pentingnya kebijakan perdagangan dan investasi yang kondusif melalui perluasan perjanjian perdagangan dan akses pasar. Elemen ini akan memperdalam integrasi ke dalam jaringan produksi regional maupun global sekaligus menarik investasi asing.

"Indonesia meyakini, kemajuan di keempat bidang tersebut akan membantu negara-negara berkembang membangun rantai nilai global yang tangguh, inklusif, dan berorientasi pada pembangunan," kata Budi.

Budi juga mengatakan, seiring dengan semakin kompleks dan saling terhubungnya jaringan produksi global, sektor jasa, dan teknologi baru, keberadaan kecerdasan artifisial (AI) dan cloud computing pun makin berperan sebagai sumber utama penciptaan nilai dan inovasi.

Untuk mendukung perkembangan tersebut, Indonesia memandang kerja sama BRICS dalam mendorong interoperabilitas serta pengaturan saling pengakuan (mutual recognition arrangements) sebagai suatu langkah penting untuk membangun kepercayaan dan mendorong partisipasi yang lebih efektif di berbagai pasar. Namun, upaya itu tetap harus selaras dengan hukum nasional dan kerangka regulasi masing-masing negara.