Presiden Ahmed al-Sharaa: Suriah Berupaya Capai Kesepakatan Keamanan dengan Israel

DAMASKUS – Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa mengungkapkan bahwa pemerintahannya tengah mengupayakan tercapainya kesepakatan keamanan dengan Israel melalui mediasi sejumlah negara. Menurutnya, kesepakatan tersebut diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju perdamaian yang lebih luas di kawasan Timur Tengah.

Dalam wawancara eksklusif dengan Al Jazeera, al-Sharaa menegaskan bahwa pembicaraan tersebut tidak akan mengorbankan hak Suriah atas Dataran Tinggi Golan, wilayah yang diduduki Israel sejak Perang Timur Tengah 1967 dan kemudian dianeksasi secara sepihak. Aneksasi tersebut tidak diakui oleh sebagian besar komunitas internasional.

"Kami berharap kesepakatan keamanan dapat menjadi pintu gerbang menuju perdamaian yang komprehensif," ujar al-Sharaa.

Pernyataan itu muncul di tengah meningkatnya ketegangan di perbatasan Suriah-Israel. Sejak al-Sharaa mengambil alih pemerintahan setelah jatuhnya rezim Bashar al-Assad pada Desember 2024, Israel beberapa kali melancarkan serangan dan operasi militer di wilayah Suriah selatan dengan alasan keamanan.

Meski demikian, al-Sharaa menegaskan bahwa pemerintah Suriah memilih menghindari konfrontasi langsung dengan Israel. Ia menilai mekanisme keamanan yang disepakati kedua pihak dapat menjadi jalan keluar untuk meredakan ketegangan sekaligus membuka ruang penyelesaian konflik yang lebih menyeluruh.

Selain membahas hubungan dengan Israel, al-Sharaa juga menyinggung situasi di Lebanon. Ia membantah kabar bahwa Suriah akan melakukan intervensi militer ke negara tetangganya tersebut.

Sebaliknya, Damaskus disebut tengah berdiskusi dengan otoritas Lebanon mengenai berbagai langkah untuk membantu negara itu keluar dari krisis politik dan keamanan. Menurut al-Sharaa, stabilitas Lebanon sangat penting karena setiap eskalasi konflik di negara tersebut akan berdampak langsung terhadap keamanan Suriah.

Ia juga menyatakan dukungannya agar penggunaan senjata dan keputusan mengenai perang maupun perdamaian sepenuhnya berada di tangan negara Lebanon, seraya memperingatkan bahwa meluasnya konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran dapat memicu dampak yang lebih besar bagi kawasan.

Di bidang domestik, al-Sharaa mengatakan pencabutan sanksi ekonomi saja belum cukup untuk memulihkan kondisi Suriah. Menurutnya, negara itu juga harus dikeluarkan dari daftar negara sponsor terorisme agar proses pemulihan ekonomi dapat berjalan lebih efektif.

Terkait situasi di dalam negeri, pemerintah Suriah juga mengakui adanya keterlambatan implementasi kesepakatan dengan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin kelompok Kurdi. Meski begitu, al-Sharaa menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menjalankan kesepakatan tersebut.

Ia turut mengumumkan pembentukan komite khusus untuk menangani kasus orang hilang selama perang saudara Suriah yang berlangsung pada 2011–2024. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sekitar 100.000 orang menjadi korban penghilangan paksa selama konflik, sementara Komisi Nasional Suriah untuk Orang Hilang memperkirakan jumlah sebenarnya dapat mencapai 300.000 orang.

Al-Sharaa memastikan komite tersebut akan bekerja sesuai standar internasional dan berkoordinasi dengan berbagai negara yang memiliki pengalaman dalam penanganan kasus orang hilang.

Sumber: Al Jazeera, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Komisi Nasional Suriah untuk Orang Hilang.