Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Pejabat Tinggi Korea Utara Kecam ASEAN Karena Menyerukan Denuklirisasi

📅 Senin, 27 Jul 2026, 09:55 WIB | Oleh: Tim Penulis
Pejabat Tinggi Korea Utara Kecam ASEAN Karena Menyerukan Denuklirisasi Doc: AP
Ket. Kim Yo Jong, saudara perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, menyampaikan pidato saat pertemuan nasional melawan virus corona, di Pyongyang, Korea Utara, 10 Agustus 2022.

SEOUL - Kim Yo Jong, saudari pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menyerang blok negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) karena berupaya mewujudkan semenanjung Korea yang bebas nuklir, menyebut posisi tersebut "bodoh dan tidak masuk akal."

Pada forum regional tahunan pekan lalu, ASEAN menyatakan "keprihatinan mendalam" atas pengembangan senjata nuklir yang terus dilakukan Pyongyang dan menekankan pentingnya dialog "untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas abadi di Semenanjung Korea yang telah bebas nuklir."

Korea Utara telah lama bersikeras pada haknya untuk memiliki program senjata nuklir dan rudal balistik, meskipun hal itu dilarang berdasarkan ketentuan sanksi Dewan Keamanan PBB. Negara itu mengabadikan status nuklirnya dalam konstitusinya pada tahun 2023.

Dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita pemerintah KCNA, Senin (27/7),Kim Yo Jong menyatakan "ketidakpuasan yang mendalam terhadap sikap bermusuhan yang terang-terangan dari forum tersebut yang mengikuti gembar-gembor AS tentang 'denuklirisasi'" dan mengabaikan konstitusi Korea Utara.

"Merupakan kegagalan dalam pemikiran strategis dan logika, serta perwujudan dari mimpi liar yang bodoh dan konyol untuk tetap berpegang pada 'denuklirisasi Semenanjung Korea' yang telah kehilangan maknanya secara konseptual dan praktis," katanya 

ASEAN harus waspada agar tidak "disalahgunakan sebagai corong bayaran bagi AS," tambahnya.

Pada bulan Juni, Kim Yo Jong -- tokoh kunci dalam komunikasi dan kebijakan luar negeri Korea Utara -- mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa program senjata nuklir Korea Utara adalah "garis tanpa mundur".

Pyongyang telah berulang kali menyatakan dirinya sebagai negara nuklir "tak dapat diubah" sejak pertemuan puncak Kim Jong Un dengan Presiden AS Donald Trump pada tahun 2019 gagal karena perbedaan pendapat mengenai cakupan denuklirisasi dan pencabutan sanksi.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Industri Nilam Butuh Terobosan, ARC USK Dorong SRG Jadi Solusi Tata Niaga
    Penerapan SRG nilam sangat krusial bagi sektor manufaktur ...
  • Impor Pelumas RI Tembus Ribuan Ton, Menperin Resmikan Pabrik Raksasa Shell, Libatkan 50 Vendor Lokal
    Kehadiran fasilitas produksi berkapasitas 12.000 ton per tahun ...
  • Pameran Fi Asia Indonesia 2026 Perluas Akses Industri terhadap Teknologi Pangan Global
    Ulasan yang sangat mencerahkan terutama pada pandangan Dr. ...
  • Wali Kota: Pemkot Bandung Dorong Industri Sepatu Perluas Pasar Ekspor
    Langkah strategis Pemkot Bandung menyoroti urgensi Surat Keterangan ...
  • UU Reforma Agraria Ditantang Bereskan Akar Konflik Tanah
    Orang kepercayaan Menterinya aja kena OTT KPK ...
Ekonomi
Mulai 1 November, PPh Marke...
Megapolitan
Wali Kota Bogor Resmikan Se...
Advertisement
Menhub Bebas Tugaskan Dirjen Perhubungan Laut

Menhub Bebas Tugaskan Dirjen Perhubungan Laut

18 Sep 2026
Pilihan Pembaca
# 8
# 8
Kantor Summarecon Terus Diubek-ubek KPK
Indeks Berita Populer +
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.