Alarm Kredit UMKM! Tumbuh Cuma 1 Persen, Ekonom Ungkap Masalah Struktural yang Menghambat

Dari sisi kebijakan, Bank Indonesia (BI) dinilai dapat memperkuat insentif penyaluran kredit melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM).

Ia menambahkan, keberhasilan jangka panjang bergantung pada kolaborasi antara perbankan, perusahaan teknologi finansial (fintech), dan lembaga seperti PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Fintech dapat meningkatkan akurasi credit scoring melalui teknologi machine learning, sementara PNM menjangkau pelaku usaha yang belum bankable.

"Yang tidak kalah penting adalah menjaga kualitas kredit melalui pendampingan dan pemantauan berbasis data agar rasio kredit bermasalah tetap terkendali. Jika seluruh kebijakan tersebut berjalan secara terpadu, target porsi kredit UMKM sebesar 25 persen pada 2029 akan lebih realistis sekaligus mampu memperkuat sektor produktif dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif," ujar Yusuf.

Senada dengan itu, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan pendekatan berbasis ekosistem menjadi kunci dalam pengembangan dan pembiayaan UMKM, dengan mendorong korporasi besar melibatkan UMKM sebagai bagian dari rantai pasok.

"Jadi jangan hanya dilihat satu unit, tapi kita bisa melihat ekosistem dari UMKM tersebut," kata Destry dalam acara Economic Briefing 2026 di Jakarta, Jumat (24/7).

Destry mencontohkan besarnya potensi UMKM yang digerakkan kelompok perempuan di berbagai daerah. Menurut dia, sekitar 64 persen pelaku UMKM di Indonesia merupakan perempuan.

Ia berharap pendekatan ekosistem yang dibarengi peningkatan kualitas UMKM dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas dan inklusif.

Sementara itu, Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Solikin M. Juhro mengatakan pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa industri besar tumbuh karena ditopang oleh UMKM dan industri menengah yang menjadi bagian dari rantai pasok.

Ia mencontohkan Jepang, Jerman, dan Tiongkok sebagai negara yang berhasil membangun industri besar melalui penguatan ekosistem UMKM. Di Jepang dan Jerman, UMKM menjadi bagian penting rantai pasok sektor manufaktur, sedangkan Tiongkok melengkapinya dengan penguatan ekosistem digital dan pendidikan vokasi.

Menurut Solikin, UMKM dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori. Pertama, UMKM yang telah memiliki kinerja baik tetapi masih membutuhkan akses pasar yang lebih luas. Kedua, UMKM yang masih berkembang dan memerlukan penguatan manajemen usaha serta laporan keuangan. Ketiga, UMKM yang masih lemah dalam berbagai aspek sehingga membutuhkan pendampingan intensif.

"Itulah tantangan kita. Kalau bicara esensinya, jawabannya adalah ekosistem. Pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa yang dibangun adalah ekosistem. Kita tidak bisa mengembangkan UMKM secara sendiri-sendiri. Yang dibutuhkan adalah ekosistem end-to-end," jelas Solikin.

Ia menambahkan BI juga mendukung pengembangan UMKM melalui berbagai kebijakan makroprudensial, seperti KLM dan RPIM, yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas.

Selain itu, BI membina sekitar 3.000 UMKM, dengan sekitar 20 persen di antaranya telah berorientasi ekspor. Bank sentral juga menjalankan Program Intermediasi Percepatan Indonesia (PINISI) yang mempertemukan pelaku usaha dari sisi permintaan dan penawaran melalui policy dialogue, business matching, dan berbagai kegiatan lainnya.