Alarm Kredit UMKM! Tumbuh Cuma 1 Persen, Ekonom Ungkap Masalah Struktural yang Menghambat

Jakarta – Pertumbuhan kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hingga Juni 2026 hanya mencapai sekitar 1 persen, jauh tertinggal dibandingkan pertumbuhan kredit nasional yang tumbuh 12,6 persen. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai kesenjangan tersebut mencerminkan masih adanya persoalan struktural yang menghambat penyaluran pembiayaan ke sektor UMKM. Menurutnya, penguatan ekosistem pembiayaan menjadi langkah penting agar target peningkatan porsi kredit UMKM dapat tercapai.

"Kesenjangan antara pertumbuhan kredit UMKM yang hanya sekitar 1 persen hingga Juni 2026 dan pertumbuhan kredit nasional sebesar 12,6 persen menunjukkan persoalan yang bersifat struktural. Padahal, UMKM menyumbang sekitar 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dan menjadi penyerap tenaga kerja terbesar," kata Yusuf di Jakarta, Sabtu (25/7).

Menurut Yusuf, persoalan tidak hanya terletak pada akses pembiayaan, tetapi juga lemahnya permintaan akibat menurunnya daya beli masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah. Kondisi tersebut menekan omzet dan arus kas pelaku UMKM sehingga memengaruhi kemampuan mereka mengakses kredit.

Di sisi lain, perbankan masih memandang UMKM sebagai segmen berisiko tinggi karena banyak pelaku usaha belum memiliki pembukuan yang rapi, legalitas usaha yang lengkap, maupun rekam jejak keuangan yang memadai.

Kondisi itu, lanjutnya, menjelaskan mengapa pertumbuhan kredit korporasi mampu mendekati 20 persen. Perbankan cenderung menyalurkan pembiayaan kepada debitur yang memiliki agunan kuat, arus kas stabil, serta informasi keuangan yang lebih transparan.

"Karena itu, peningkatan pembiayaan UMKM tidak cukup mengandalkan subsidi bunga atau mengejar target penyaluran kredit. Yang dibutuhkan adalah penguatan ekosistem agar UMKM menjadi lebih layak dibiayai," ujarnya.

Yusuf menilai regulasi seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 19 Tahun 2025 telah mengarah pada penguatan ekosistem pembiayaan, antara lain dengan membuka pemanfaatan data alternatif, seperti riwayat transaksi digital dan kekayaan intelektual, dalam proses penilaian kredit.

Namun, implementasi regulasi tersebut perlu dibarengi peningkatan kapasitas pelaku UMKM, mulai dari pembukuan sederhana, pemisahan rekening usaha dan pribadi, hingga digitalisasi transaksi. Menurutnya, kualitas data yang lebih baik akan meningkatkan akurasi penilaian risiko oleh perbankan.

Selain itu, Yusuf menekankan bahwa pembiayaan harus diikuti kepastian pasar. Jika permintaan belum pulih, tambahan kredit justru berpotensi meningkatkan beban utang tanpa mendorong produktivitas.

Ia mencontohkan pengalaman Korea Selatan dan Thailand, di mana UMKM yang terhubung dengan rantai pasok perusahaan besar melalui kontrak jangka panjang memiliki arus kas lebih stabil sehingga lebih mudah memperoleh pembiayaan.

"Model seperti ini layak diperkuat di Indonesia melalui insentif bagi korporasi yang bermitra dengan UMKM," katanya.

Menurut Yusuf, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga perlu terus difokuskan pada sektor produktif agar memberikan dampak lebih besar terhadap investasi dan penciptaan nilai tambah.

Kualitas Kredit

Dari sisi kebijakan, Bank Indonesia (BI) dinilai dapat memperkuat insentif penyaluran kredit melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM).