PBB: Kerugian Akibat Penipuan Online di Kawasan Asia Mencapai $114 Miliar pada 2025

BANGKOK - Para korban penipuan daring transnasional di Asia Timur, Asia Tenggara, Australia, dan Selandia Baru kehilangan hingga $114,1 miliar tahun lalu, menurut laporan PBB, Selasa (21/7), dengan perkiraan kerugian setidaknya tiga kali lipat dari tahun 2023.

Asia Tenggara, khususnya Kamboja dan Myanmar, muncul sebagai pusat regional bagi sindikat kejahatan yang menjalankan skema penipuan berkedok asmara dan investasi mata uang kripto di mana para penipu -- sebagian sukarela, sebagian lagi korban perdagangan orang -- menipu pengguna internet di seluruh dunia, seringkali dari kompleks yang dijaga ketat.

Namun di bawah tekanan dari beberapa negara termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan Tiongkok, pihak berwenang di wilayah tersebut mengatakan sedang menindak industri ilegal tersebut.

Beberapa terduga bos jaringan penipuan diekstradisi dari Kamboja ke Tiongkok tahun lalu, setelah Washington dan London memberikan sanksi kepada perusahaan dan individu yang dituduh menjalankan penipuan siber berskala luas yang didorong oleh perdagangan manusia.

Penipuan daring, sebagian besar berupa penipuan investasi, di berbagai wilayah yang disebutkan merugikan para korban sekitar $88,3 miliar hingga $114,1 miliar tahun lalu, menurut laporan baru dari Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC).

Kerugian gabungan tersebut jauh melebihi perkiraan kerugian sebesar $18-37 miliar pada tahun 2023, dan mencerminkan "peningkatan dramatis ekonomi kriminal ini", kata laporan itu.

Dalam dua tahun terakhir, Tiongkok, Korea Selatan, dan Taiwan melaporkan kerugian terbesar akibat penipuan di kawasan tersebut, masing-masing kehilangan miliaran dolar, tambahnya.

Industri penipuan siber telah berkembang pesat di Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir, dengan kelompok kriminal terorganisir yang awalnya sebagian besar menargetkan penutur bahasa Mandarin sebelum memperluas jangkauan mereka dan menargetkan korban secara global.

Ekosistem kriminal yang lebih luas di Asia Tenggara -- yang mencakup perdagangan narkoba ilegal, penipuan daring, perdagangan manusia, perbankan ilegal, dan investasi properti -- juga telah berubah selama dekade terakhir, menurut UNODC.

Kelompok kriminal terorganisir "beralih dari sistem sindikat kriminal yang terfragmentasi dan berakar lokal menuju ekonomi kriminal yang semakin terintegrasi, transnasional, dan canggih secara teknologi", demikian pernyataan tersebut.

Pergeseran ini telah menantang penegakan hukum konvensional dan mengancam tata kelola regional, serta stabilitas ekonomi dan sosial, tambah UNODC.

"Yang kita lihat adalah pergeseran di mana kelompok-kelompok yang sebelumnya tetap berada dalam wilayah geografis dan spesialisasi kriminal mereka sendiri kini beroperasi di berbagai pasar ilegal sekaligus, mengandalkan aliran layanan yang sama," kata perwakilan regional UNODC, Delphine Schantz, dalam sebuah pernyataan.

"Model operasional mereka tampak seperti waralaba korporat: bayangkan departemen khusus untuk pencucian uang, perdagangan manusia, penyelundupan migran, dan pengumpulan data, semuanya terhubung ke jaringan yang saling terkait berbasis layanan yang sama."