83 Ribu Koperasi Desa Siap Salurkan Beras SPHP! Harga Pangan Dijaga Bapanas

JAKARTA — Pemerintah terus mematangkan peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai bagian dari ekosistem pangan nasional. Hingga pertengahan Juli 2026, sebanyak 83.382 koperasi telah berbadan hukum dan dipersiapkan untuk mendukung distribusi pangan pemerintah, mulai dari penyaluran beras SPHP hingga penyerapan gabah dan jagung di tingkat desa dan kelurahan.

Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (SIMKOPDES) per 15 Juli 2026, sebanyak 83.382 koperasi telah berbadan hukum, 79.707 koperasi memiliki akun SIMKOPDES, dan 60.779 koperasi telah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB).

Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas) Sarwo Edhy mengatakan regulasi yang ada telah memberikan landasan yang jelas bagi penguatan peran koperasi. Tahap berikutnya adalah memastikan implementasinya berjalan seragam sehingga setiap pihak memiliki mekanisme kerja yang sama.

"Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih kami dorong menjadi bagian dari ekosistem pangan nasional. Dasar regulasinya sudah tersedia, sehingga sekarang fokus kami adalah memastikan pelaksanaannya di lapangan berjalan dengan baik. Karena itu, perlu ada kesepahaman mengenai mekanisme kerja, pembagian peran, dan tata kelolanya agar seluruh pihak dapat bergerak dalam arah yang sama," ujar Sarwo dalam Rakortas KDKMP di Jakarta, Senin (20/7).

Sementara itu, hingga 19 Juli 2026, penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) secara nasional telah mencapai 493,8 juta kilogram atau 59,6 persen dari target 828 juta kilogram. Sebanyak 9,44 juta kilogram di antaranya telah disalurkan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Capaian tersebut menjadi pijakan awal untuk memperkuat peran koperasi sebagai offtaker gabah, beras, dan jagung sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 3 dan Nomor 4 Tahun 2026.

Ia menambahkan, perkembangan kelembagaan koperasi menjadi modal penting untuk memperluas perannya dalam distribusi pangan nasional.

"Perkembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih terus menunjukkan hasil yang baik. Hingga saat ini, lebih dari 83 ribu koperasi telah berbadan hukum, hampir 80 ribu sudah memiliki akun SIMKOPDES, dan lebih dari 60 ribu telah mengantongi Nomor Induk Berusaha. Artinya, capaian ini menunjukkan koperasi semakin siap mengambil peran dalam memperkuat distribusi pangan di berbagai daerah," katanya.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah memasuki tahap akhir. Pemerintah selanjutnya menyiapkan pengelolaan agar koperasi dapat segera beroperasi sebagai offtaker hasil panen sekaligus mendukung berbagai program pangan pemerintah.

"Pertama, kami jelaskan Kopdes (Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih) ini sudah hampir rampung sebanyak 35.872. Insyaallah di bulan Agustus bisa selesai. Tahun ini kira-kira 35.872 yang diselesaikan. Sekarang kita akan menempatkan orang-orang agar ini bisa berjalan dengan baik. Tahun depan akan kita rencanakan kembali," ujar Zulhas.

Menurut Zulhas, KDKMP disiapkan sebagai infrastruktur pemerintah untuk mendukung penyaluran berbagai program pangan hingga ke masyarakat.

"Nah, sebagaimana sudah dijelaskan berkali-kali, Kopdes ini adalah infrastruktur pemerintah. Untuk menyalurkan bantuan-bantuan, barang-barang yang bersubsidi melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Kelurahan Merah Putih. Termasuk nanti kalau ada operasi pasar. Karena setiap desa akan ada Kopdes atau Koperasi Kelurahan," sambungnya.

Selain mendukung distribusi bantuan pemerintah, koperasi juga akan diperkuat fungsinya sebagai offtaker hasil panen petani. Skema ini diharapkan memberi kepastian pasar, terutama ketika harga gabah di tingkat petani berada di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah.

"Nomor dua, dia secara bertahap akan menjadi off-taker. Misalnya harga gabah yang ditetapkan pemerintah Rp6.500, di situ gabahnya Rp5.000. Maka nanti yang akan membeli, mengambil alih adalah Koperasi Desa Merah Putih sebagai off-taker. Jadi saudara-saudara itu, itu fungsi utamanya. Jadi jangan dibayangkan Kopdes itu supermarket," papar Zulhas.

Ke depan, pemerintah akan memfokuskan langkah pada penyempurnaan pelaksanaan di lapangan, mulai dari penyusunan mekanisme kerja, penguatan koordinasi dengan Perum BULOG dan PT Agrinas Pangan Nusantara selama masa transisi, hingga memastikan dukungan pembiayaan berjalan sesuai regulasi.