Lima Dokumen Strategis Diluncurkan untuk Perkuat Pengelolaan Ekosistem Darat dan Laut

JAKARTA — Pengelolaan ekosistem darat, pesisir, dan laut secara terpadu dinilai membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang kuat, mulai dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat. Pendekatan holistik ini tidak hanya berkaitan dengan aspek pelestarian lingkungan, tetapi juga perbaikan tata kelola, penguatan inklusivitas, serta pengembangan skema pendanaan yang berkelanjutan.

Hal tersebut menjadi sorotan utama dalam acara Solusi Day: Integrasi Darat dan Laut untuk Indonesia Tangguh dan Lestari yang digelar di Jakarta pada Senin (28/9/2026).

Kegiatan strategis ini diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas dengan dukungan penuh dari Pemerintah Jerman melalui GIZ Indonesia & ASEAN di bawah area kerja sama Resilient Nature, khususnya program keanekaragaman hayati (Biodiversity).

Inisiatif ini merupakan bagian dari Proyek Solusi—atau Proyek Solusi Pengelolaan Lanskap Darat dan Laut Terpadu di Indonesia—yang dilaksanakan oleh konsorsium yang terdiri atas Landscape Alliance, SNV, dan Yayasan KEHATI, dengan pendanaan melalui International Climate Initiative (IKI).

Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo A.A. Teguh Sambodo, menegaskan bahwa pengelolaan bentang darat dan laut sudah tidak bisa lagi dilakukan secara terpisah-pisah.

“Keterhubungan antara ekosistem darat, pesisir, dan laut perlu dipertimbangkan dalam perencanaan dan penentuan kebijakan,” ujarnya dalam peluncuran Lima Dokumen Proyek Solusi di Jakarta pada Senin (28/9/2026).

Menurut Teguh, ego sektoral masih menjadi salah satu tantangan terbesar dalam tata kelola sumber daya alam. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang inklusif dan terintegrasi agar kepentingan pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha dapat dipertemukan, termasuk dalam pengembangan komoditas yang sejalan dengan Asta Cita Nomor 2 menuju visi Indonesia Emas 2045.

Proyek Solusi sendiri mengimplementasikan pendekatan tersebut melalui tiga wilayah percontohan, yakni di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah, dan Sulawesi Tengah. Teguh berharap proyek ini dapat menjadi katalisator dalam menerjemahkan kebijakan pembangunan nasional ke tingkat tapak (onsite), sekaligus membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui investasi berdampak (impact investment) serta kemitraan lintas sektor.

Keterhubungan Erat Antara Darat dan Laut

Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan, Permana Yudiarso, menyatakan bahwa Proyek Solusi menjadi instrumen penting untuk menyatukan perencanaan tata ruang daratan dan lautan sebagai satu kesatuan ekosistem yang utuh. Menurutnya, cakupan dampak positif dari proyek ini bersentuhan langsung dengan lebih dari lima juta penduduk.

“Perencanaan di darat tidak bisa berdiri sendiri tanpa memperhatikan ekosistem laut. Contoh pengolahan sampah yang tidak tepat dapat mencemari sungai dan berujung pada kerusakan pada ekosistem mangrove di pesisir,” jelas Permana.

Keterhubungan ekologis ini membuktikan bahwa persoalan lingkungan di satu wilayah pasti akan berdampak langsung pada wilayah lainnya. Karenanya, pengelolaan sumber daya alam tidak cukup hanya berpatokan pada batas administratif pemerintahan atau sektor tertentu saja.

Peluncuran Lima Dokumen Strategis

Dalam rangkaian acara Solusi Day, diluncurkan lima dokumen hasil kajian strategis yang didukung oleh Proyek Solusi guna memperkuat integrasi tata kelola bentang darat dan laut. Kelima dokumen tersebut meliputi:

1.Indikator Pengelolaan Darat-Laut Terintegrasi: Dirancang sebagai instrumen standar evaluasi nasional dan subnasional yang mencakup konektivitas ekologis, tata kelola inklusif, pembangunan berkelanjutan, serta ketahanan masyarakat dan ekosistem.

2.Pengarusutamaan Gender dalam Keanekaragaman Hayati: Menjadi panduan operasional untuk memperkuat pelaksanaan IBSAP (Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan) 2025–2045, khususnya dalam aspek pengelolaan ruang, akses terhadap sumber daya hayati, distribusi manfaat, dan partisipasi publik.