Ekonomi Tak Bisa Terus Andalkan Konsumsi

Pertumbuhan ekonomi yang mengandalkan konsumsi dinilai rapuh dan rawan terkena dampak baik gejolak baik internal maupun eksternal.

JAKARTA – Pemerintah jangan terlalu bergantung pada konsumsi rumah tangga sebagai mesin perekonomian. Ketergantungan yang terlalu besar pada konsumsi rumah tangga berpotensi membuat perekonomian lebih rentan terhadap perlambatan.

Ketika daya beli masyarakat melemah akibat inflasi, suku bunga tinggi, atau ketidakpastian global, laju pertumbuhan ekonomi dapat ikut tertekan. Karena itu, diperlukan sumber pertumbuhan yang lebih beragam melalui peningkatan investasi, penguatan sektor manufaktur, ekspor bernilai tambah, serta produktivitas industri agar struktur ekonomi menjadi lebih seimbang, tangguh, dan berkelanjutan dalam menghadapi berbagai gejolak.

Dosen Magister Ekonomi Terapan Universitas Katolik Atma Jaya, YB Suhartoko menilai pertumbuhan ekonomi yang hanya mengandalkan konsumsi rumah tangga tidak berkelanjutan karena sangat bergantung pada pendapatan masyarakat yang dipengaruhi kondisi dunia usaha. Pendapatan tersebut berasal dari penggunaan faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan kepemilikan faktor produksi lain oleh pelaku usaha.

“Jika dunia usaha mengalami kelesuan, maka selanjutnya akan berdampak kepada menurunnya penggunaan faktor produksi dan tentu saja pendapatan rumah tangga akan turun dan konsumsi akan mengalami penurunan juga,” jelasnya di Jakarta, Senin (6/7).

Dia menilai, karena proporsi konsumsi terhadap pendapatan nasional cukup besar, maka imbasnya akan langsung terasa pada perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk menjaga pertumbuhan tetap kuat, pemerintah perlu menerapkan kebijakan fiskal yang pro pertumbuhan dengan tetap menjaga kesehatan APBN melalui manajemen utang yang baik.

Selain itu, pemerintah didorong menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan mempermudah perizinan, memberikan kepastian berusaha, insentif pajak, subsidi, serta regulasi yang mendukung UMKM maupun usaha besar. “Menggerakkan sektor dunia usaha baik UMKM maupun usaha besar wajib dilakukan dengan tidak mempersulit perijinan, memastikan keamanan berusaha, fasilitas pajak dan kalau perlu subsidi dan berbagai peraturan yang meringankan,” ungkapnya.

Dominasi Konsumsi

Seperti diketahui, struktur perekonomian DKI Jakarta masih sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga yang berkontribusi 62,80 persen terhadap perekonomian pada 2025. Sementara itu, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menyumbang 33,79 persen dan konsumsi pemerintah 13,20 persen.

Di sisi lain, sektor yang mencatat pertumbuhan tertinggi adalah penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 9,33 persen, transportasi dan pergudangan 8,69 persen, serta jasa lainnya 8,46 persen, yang menunjukkan aktivitas sektor jasa masih menjadi motor pertumbuhan ekonomi ibu kota.

Peneliti Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda memperingatkan pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari konsumsi rumah tangga perlu diwaspadai. Terlebih lagi, sebagian besar barang yang dikonsumsi berasal dari impor.

Kondisi tersebut membuat kenaikan konsumsi tidak memberikan nilai tambah bagi industri nasional karena manfaat ekonominya justru mengalir ke negara lain. “Ketika sebagian besar yang kita konsumsi dari impor, maka nilai tambahnya masuk ke negara lain bukan ke industri nasional,” jelasnya.

Menurutnya, konsumsi harus diimbangi dengan peningkatan investasi, khususnya Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang memperkuat kapasitas produksi dalam negeri melalui investasi mesin dan peralatan. Selain itu, pemerintah perlu mendorong industri substitusi impor dan industri berorientasi ekspor agar efek berganda terhadap perekonomian nasional menjadi lebih besar dan pertumbuhan ekonomi lebih berkelanjutan.

“Setelah industri kuat, maka konsumsi rumah tangga bisa didorong karena akan meningkatkan multiplier effect (dampak berganda) ke industri nasional,” tegas Huda.