Perkuat Ekosistem Buku Nasional, Perpusnas Perbarui Total Kebijakan ISBN

Aminudin juga mengajak masyarakat untuk aktif berkomunikasi apabila menemui kendala dalam proses pengajuan ISBN. “Kalau memang ada kendala, sampaikan saja kepada kami. Jelaskan persoalannya secara lengkap, supaya kami bisa membantu menyelesaikannya. Jangan hanya menyampaikan keluhannya, tetapi kami tidak tahu letak masalahnya di mana," tuturnya. 

Pada kesempatan tersebut, ia kembali mengingatkan pentingnya pengelolaan ISBN secara berkelanjutan. Sejak Indonesia bergabung dalam sistem ISBN internasional pada 1986, sudah empat juta nomor ISBN dialokasikan untuk Indonesia. Perpusnas terus berkoordinasi dengan International ISBN Agency untuk memastikan pengelolaan alokasi ISBN Indonesia tetap berjalan sesuai ketentuan internasional dan mampu mendukung kebutuhan penerbitan nasional.

Analis Kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Novita Putri Evayanti, mengapresiasi pelaksanaan FKP yang dinilai telah menghadirkan dialog dua arah antara penyelenggara layanan dan pengguna layanan. Keterlibatan langsung pimpinan Perpusnas dalam menanggapi setiap masukan ini baginya menunjukkan komitmen nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sebagai tindak lanjut forum tersebut, rekomendasi hasil FKP yang disepakati meliputi penyederhanaan persyaratan administrasi pendaftaran lini penerbitan dengan menggunakan akta notaris sebagai dokumen pendukung, pencabutan pembatasan jenis terbitan bagi penerbit perguruan tinggi sehingga dapat menerbitkan karya kreatif, penetapan batas waktu (cut-off) pelaksanaan kewajiban serah simpan karya cetak dan karya rekam sejak tahun 2021, serta penguatan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi terkait integrasi data ISBN melalui API SINTA. Rekomendasi tersebut akan menjadi bahan tindak lanjut Perpusnas dalam menyempurnakan tata kelola layanan ISBN.

Forum Konsultasi Publik Layanan ISBN diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas perwakilan kementerian dan lembaga, asosiasi penerbit, penerbit perguruan tinggi, penerbit swasta, serta unit kerja terkait di lingkungan Perpusnas. Melalui penyempurnaan kebijakan tersebut, Perpusnas berharap layanan ISBN semakin adaptif, akuntabel, dan mampu mendukung pertumbuhan ekosistem penerbitan nasional yang berkualitas.