Dunia Usaha Berinvestasi Lagi bila Pemerintah Miliki Arah Kebijakan Jelas dan Konsisten

Bahkan, inflasi harga input tercatat sebagai yang tertinggi kedua sepanjang sejarah survei sejak 2011, didorong oleh kenaikan harga bahan baku serta pelemahan nilai tukar.

Pada saat yang sama, perusahaan juga mulai mengurangi pembelian bahan baku, mengurangi tenaga kerja, dan memangkas produksi sebagai respons terhadap melemahnya pesanan baru.

“Ini menggambarkan bahwa industri saat ini sedang menghadapi tekanan dari dua sisi sekaligus,” katanya.

Pada satu sisi, permintaan melemah karena daya beli konsumen tertekan. Pada sisi lain, biaya produksi justru meningkat akibat gejolak global, terutama setelah meningkatnya tensi geopolitik dan perang yang mendorong kenaikan berbagai harga komoditas dan bahan baku.

Meski begitu, laporan S&P Global sendiri masih menunjukkan adanya optimisme pelaku industri terhadap prospek 12 bulan ke depan apabila tekanan harga mulai mereda.

Fakhrul menilai hal tersebut menunjukkan bahwa momentum pemulihan masih sangat mungkin terjadi, sepanjang kebijakan pemerintah mampu mengurangi tekanan biaya, menjaga daya beli masyarakat, serta memberikan kepastian arah kebijakan ekonomi.

Konsistensi Regulasi

Ketua Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (ASMINDO) DIY Sapto Daryono mengatakan dalam situasi seperti itu yang paling dibutuhkan pelaku industri adalah kepastian arah kebijakan agar perusahaan memiliki keyakinan untuk tetap berproduksi dan berinvestasi.

“Pemerintah perlu menjaga konsistensi regulasi, mempercepat implementasi berbagai kebijakan yang mendukung dunia usaha, serta menghindari langkah-langkah yang berpotensi menambah beban biaya produksi,” kata Sapto. M

Kepastian implementasi tambahnya jauh lebih penting dibandingkan terus menerbitkan kebijakan baru yang belum tentu efektif di lapangan. “Pelaku usaha pada dasarnya siap meningkatkan investasi ketika melihat pemerintah memiliki arah kebijakan yang jelas, konsisten, dan memberikan ruang bagi sektor swasta untuk berkembang,” katanya.

Sementara itu, Peneliti Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menyebut keresahan pengusaha lebih dalam dari sekadar ketidakpastian kebijakan, tetapi juga ada kekhawatiran pada tata kelola fiskal.

PMI di bawah 50 mengindikasikan aktivitas manufaktur melambat, ditandai penurunan output, pesanan baru, dan tenaga kerja.