Anggaran Pusat Sudah Siap, Kenapa Pembangunan Pelabuhan Pomako Malah Mandek? Ini Biang Keroknya!

TIMIKA - Pengembangan dan pembangunan Pelabuhan Pomako di Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, menjadi pelabuhan yang lebih representatif guna mendukung pelayanan yang optimal di wilayah itu terkendala pada status kepemilikan lahan di kawasan pelabuhan.

Plt Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Pomako Nikanor Wopari di Timika, Rabu, mengatakan kondisi Pelabuhan Pomako saat ini membutuhkan perhatian Pemerintah Kabupaten Mimika untuk menyelesaikan status kepemilikan tanah di wilayah itu agar penataan dan pembangunan pelabuhan dapat dilaksanakan.

"Kendala yang kami hadapi selama ini adalah status kepemilikan lahan di lokasi pelabuhan. Kami sangat berharap pemerintah daerah bisa melihat dan menyelesaikan status kepemilikan lahan ini," ujar dia.

Pelabuhan Pomako merupakan pelabuhan penyangga ekonomi sejumlah kabupaten di Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan. Dengan kondisi dermaga yang sangat terbatas membuat pelayanan pelayaran serta aktivitas bongkar muat barang di wilayah itu tidak berjalan maksimal.

"Kontainer yang datang diturunkan di pelabuhan itu lalu kemudian di angkut dan di kirim ke Kota Timika serta kabupaten lain, tapi kondisi pelabuhannya tidak ada perubahan. Jadi ketika kapal Pelni masuk kami menerapkan sistem buka tutup. Kapal kargo-nya kami keluar dulu karena tidak bisa sandar secara bersamaan, akibatnya berdampak pada perputaran ekonomi, terkendala karena pasokan terlambat," ujar dia.

Untuk mendukung kemajuan daerah, ia mengatakan Pemerintah Kabupaten Mimika diharapkan berkolaborasi dengan pemerintah provinsi untuk duduk bersama dengan pihak terkait untuk mencarikan solusi menyelesaikan masalah status tanah di wilayah itu.

Saat ini kondisi dermaga sisi selatan Pelabuhan Pomako juga mengalami penurunan setiap saat karena kondisi struktur bangun yang sudah tua dan sudah waktunya untuk diperbaiki.

"Kondisi yang ada ini, setiap hari ada perubahan, penurunan terus, kami kuatir ke depan tempat ini tidak dapat digunakan secara optimal," ujar dia.

Ia mengatakan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan telah menyiapkan anggaran untuk pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Pomako, akan tetapi hal tersebut tidak dapat direalisasikan karena status kepemilikan lahan tersebut sampai saat ini belum terselesaikan.

"Pusat menuntut kami untuk pengajuan seluruh rencana pembangunan, tetapi harus dilampirkan dengan sertifikat tanah. Dengan dasar sertifikat itulah pusat akan kucurkan anggaran untuk pembangunan. Kalau kondisi seperti ini terus maka sampai kapan Pelabuhan Pomako akan begini terus," ujar dia.