Strategi Pembiayaan Pembangunan Harus Terus Diperkuat  

JAKARTA – Pembangunan kota memerlukan biaya yang luar biasa banyak. Untuk itu, semua harus ditata. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta terus memperkuat strategi pembiayaan pembangunan untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing. Hal itu disampaikan saat menjadi narasumber utama dalam Investor Daily Roundtable di Main Hall Bursa Efek Indonesia (IDX), Jakarta Selatan, Selasa (30/6).

Menurut Gubernur Pramono, pemerintah daerah tidak lagi dapat mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan.

"Target kami Jakarta masuk Top 50 Global City pada 2030 dan Top 20 Global City pada 2045. Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta dalam lima tahun ke depan mencapai sekitar Rp1.064 triliun. Besarnya kebutuhan tersebut membuat pemerintah harus membuka berbagai sumber pendanaan baru agar pembangunan tetap berjalan secara optimal," ujarnya.

Gubernur Pramono mengatakan, seiring perpindahan Ibu Kota Negara, Jakarta terus memperkuat posisinya sebagai pusat perekonomian nasional, bisnis, investasi, dan inovasi global. Karena itu, pembangunan jangka panjang tidak hanya mencakup layanan dasar masyarakat, tetapi juga pembiayaan 14 proyek strategis senilai sekitar Rp657 triliun. Proyek tersebut meliputi pembangunan Jakarta Sewerage System, pengembangan MRT sepanjang 62,1 kilometer, LRT sepanjang 57,8 kilometer, serta lebih dari 100 program menuju kota global.

Ia menjelaskan, APBD diposisikan tidak hanya sebagai instrumen belanja pemerintah, tetapi juga sebagai pengungkit investasi dan kolaborasi. Pemprov DKI Jakarta tengah membangun portofolio pembiayaan kreatif melalui berbagai skema, antara lain obligasi daerah, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), naming rights, climate finance, optimalisasi aset, pembiayaan melalui BUMD, investasi swasta, corporate social responsibility (CSR), hingga pendanaan pemanfaatan ruang.

"Pemprov Jakarta sedang menyiapkan Jakarta Collaboration Fund sebagai hub finansial daerah untuk menghimpun berbagai instrumen pembiayaan. Melalui skema ini, pemerintah akan mempertemukan investor, lembaga keuangan, dunia usaha, serta mitra pembangunan dalam satu ekosistem kolaborasi," paparnya.

Lebih lanjut, Gubernur Pramono menilai kemandirian fiskal menjadi semakin penting seiring penurunan Transfer ke Daerah (TKD) untuk Jakarta pada 2026. Meski ruang fiskal semakin terbatas, berbagai program strategis tetap menjadi prioritas pemerintah.

"Kemandirian fiskal semakin penting karena Transfer ke Daerah untuk Jakarta pada 2026 turun sekitar Rp16 triliun atau 59,47 persen, dari Rp27,5 triliun menjadi Rp11,15 triliun. Meski ruang fiskal menyempit, program strategis seperti MRT, LRT, Transjabodetabek, pengendalian banjir, penyediaan hunian, dan pelayanan publik harus tetap berjalan," tegasnya.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, Pemprov DKI Jakarta juga menyiapkan rencana penerbitan obligasi daerah senilai Rp3,5 triliun untuk membiayai proyek prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Proyek tersebut meliputi pembangunan transportasi, rumah sakit, sekolah, rumah susun, infrastruktur sumber daya air, pengendalian banjir, dan gedung pemerintahan.

Gubernur Pramono menegaskan seluruh skema pembiayaan tersebut akan dijalankan secara transparan dan akuntabel. Menurutnya, kepercayaan investor akan semakin kuat karena ditopang fundamental ekonomi Jakarta yang terus tumbuh positif serta tata kelola pemerintahan yang baik.

"Ekonomi Jakarta tumbuh 5,59 persen secara tahunan pada Triwulan I 2026 dengan kontribusi 16,67 persen terhadap perekonomian nasional. Selain itu, Jakarta juga meraih opini WTP dari BPK selama sembilan tahun berturut-turut. Seluruh pembiayaan akan dikelola secara transparan, akuntabel, dan tidak mengorbankan layanan dasar masyarakat," pungkasnya.