HUT Bhayangkara, Polri Diminta Semakin Adil dan Tak Pandang Bulu dalam Penegakan Hukum

JAKARTA – Momen Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Bhayangkara, anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra meminta agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melakukan tindakan penegakan hukum yang semakin adil tanpa pandang bulu.

Menurut dia, Polri perlu terus mengedepankan prinsip equality before the law atau kesamaan di hadapan hukum, kepada siapapun yang berurusan dengan hukum.

"Saya berharap Korps Bhayangkara senantiasa menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan, menegakkan keadilan serta makin profesional, modern, transparan, dan dicintai seluruh rakyat Indonesia,” kata Tandra dalam keterangan di Jakarta, Rabu (1/7).

Dia mengatakan penuntasan kasus-kasus besar, pemberantasan judi online (judol), peredaran narkoba hingga kejahatan siber, menjadi tolok ukur utama bagi masyarakat dalam menilai profesionalisme Polri.

Menurut dia, Polri kini dihadapkan pada tantangan era modern yang membutuhkan penanganan ekstra. Selain menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), Polri juga harus menangani urusan-urusan kejahatan dalam bentuk baru.

"Polri dihadapkan pada tantangan baru berupa perkembangan teknologi digital, maraknya kejahatan siber, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), kejahatan lintas negara hingga penyebaran disinformasi yang berpotensi memecah persatuan bangsa," ujarnya.

Untuk itu, dia mendorong agar Polri meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM), penguatan profesionalisme serta kolaborasi yang erat dengan seluruh elemen masyarakat.

Dia mengatakan penguatan internal, pengawasan kode etik serta peningkatan kesejahteraan personel di garda terdepan juga harus tetap menjadi prioritas.

Tandra pun menilai momentum HUT Ke-80 Bhayangkara ini menjadi titik balik penting untuk mengevaluasi kinerja kepolisian di tengah dinamika sosial-politik yang kian kompleks.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan secara adil dan tidak boleh dijadikan alat untuk melayani kepentingan kelompok tertentu maupun kepentingan politik.

Presiden mengatakan bahwa hukum harus menjadi tempat berlindung bagi masyarakat, terutama kelompok yang lemah. Menurutnya, sebagai negara hukum, pemerintah harus memastikan dapat memberikan perlindungan dan rasa keadilan untuk rakyatnya.

"Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang," ujar Prabowo pada upacara peringatan Hari Bhayangkara Ke-80 di Satuan Latihan (Satlat) Brimob, Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu.