Digitalisasi Bansos Diterapkan Nasional Mulai Oktober

JAKARTA - Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan program digitalisasi bantuan sosial (bansos) mulai diterapkan secara nasional pada Oktober 2026 setelah proyek percontohan di 43 kabupaten/kota selesai dan dievaluasi.

“Setelah kami evaluasi dengan cepat, kami akan laporkan kepada Bapak Presiden apakah siap di-rollout (diterapkan) pada Oktober atau November tahun ini,” kata Luhut saat memimpin Rapat Percepatan Digitalisasi Bansos di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (30/6).

Menurut Luhut, keberhasilan proyek percontohan di 43 kabupaten/kota akan menjadi dasar penentuan kesiapan penerapan sistem digitalisasi bansos secara nasional.

Karena itu, ia meminta seluruh kepala daerah yang terlibat dalam program percontohan segera menuntaskan implementasi digitalisasi bansos paling lambat akhir Agustus 2026. “Sekali lagi, 43 kabupaten/kota ini saya berharap, paling lambat akhir Agustus semua sudah bisa selesai sehingga kita bisa membantu percepatan untuk rollout secara nasional,” jelasnya.

Luhut menjelaskan digitalisasi bansos merupakan bagian dari pengembangan teknologi pemerintahan (Government Technology/GovTech) yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial.

Ia juga meminta pemerintah daerah mendorong registrasi masyarakat melalui portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) dengan target sedikitnya 60 hingga 70 persen penduduk di masing-masing wilayah selama masa uji coba berlangsung.

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri menyatakan proyek percontohan digitalisasi bansos di 43 kabupaten/kota akan menjadi fondasi penyusunan peta jalan (roadmap) GovTech Indonesia.

Implementasi GovTech sebelumnya telah diuji coba di Banyuwangi dan menunjukkan hasil yang positif sehingga model tersebut kini diperluas ke berbagai daerah dengan target penerapan di seluruh Indonesia.

Hemat Rp1.500 Triliun

Luhut mengatakan transformasi digital pemerintahan (government technology/GovTech) berpotensi menghemat anggaran negara lebih dari 1.500 triliun rupiah.

“Kami sudah lapor ke Presiden, kita bisa menghemat lebih dari Rp1.500 triliun. Angka yang sangat besar. Hitungan-hitungannya sudah ada, sudah kami laporkan ke Presiden, dan ini betul-betul angka yang realistis,” kata Luhut.

Menurut Luhut, potensi penghematan diperoleh melalui integrasi layanan pemerintah, penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, serta peningkatan efisiensi tata kelola pemerintahan. Ant/S-2