Wamendagri Bima Arya Desak Pemda Perkuat Ketahanan Pangan Perkotaan Mulai 2026

JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah memperkuat ketahanan pangan di kawasan perkotaan sebagai langkah strategis untuk memaksimalkan bonus demografi Indonesia. Upaya tersebut dinilai penting agar masyarakat, khususnya di kota-kota, memiliki akses terhadap pangan bergizi yang menjadi fondasi lahirnya sumber daya manusia unggul.

Hal itu disampaikan Bima Arya saat menghadiri Forum Pangan Nasional Pemerintah Kota 2026 di Hotel Grand Inna, Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (29/6/2026).

Menurutnya, Indonesia saat ini sedang menikmati momentum bonus demografi yang diperkirakan berlangsung hingga 2038–2040. Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan kesempatan tersebut dimanfaatkan dengan memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan pangan sehat.

"Kalau kita tidak bisa memanfaatkan bonus demografi, maka pasti 2040 itu kita enggak akan jadi negara maju karena gagal memanfaatkan bonus demografi seperti negara-negara lainnya," ujarnya.

Bima menjelaskan, kawasan perkotaan memiliki peran strategis karena menjadi pusat konsumsi sekaligus motor penggerak kualitas sumber daya manusia. Oleh sebab itu, ketahanan pangan di wilayah perkotaan harus menjadi perhatian bersama agar mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di masa mendatang.

Ia menambahkan, tantangan tersebut semakin besar karena masih sekitar 43,5 persen penduduk Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan makanan sehat. Kondisi itu dinilai berpotensi menghambat terciptanya generasi produktif yang dibutuhkan untuk mendukung daya saing bangsa.

"Bagaimana mungkin kita bisa menggarap bonus demografi tadi menjadi manusia-manusia tangguh lima, sepuluh, lima belas tahun ke depan tanpa kita pastikan kota-kota ini tangguh secara pangan dan cukup untuk memberi mereka makan yang sehat," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Bima juga mengapresiasi sejumlah pemerintah kota yang telah menunjukkan komitmen memperkuat sektor pangan melalui dukungan anggaran daerah. Menurutnya, langkah tersebut perlu terus diperluas agar mampu menciptakan sistem pangan perkotaan yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Ia menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun ekosistem ketahanan pangan yang tidak hanya melibatkan pemerintah daerah, tetapi juga berbagai pemangku kepentingan lainnya. Sinergi tersebut diharapkan mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan sehat sekaligus memperkuat kedaulatan pangan nasional.

"Mari kita sama-sama memperkuat kolaborasi sinergi kita untuk membangun ekosistem menuju kota-kota Indonesia dengan kedaulatan pangan yang berkelanjutan," pungkasnya.

Forum tersebut turut dihadiri Wali Kota Medan sekaligus Ketua Komisariat Wilayah I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Rico Tri Putra Bayu Waas, Wali Kota Surakarta Respati Achmad Ardianto, Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam, Direktur Operasional Rikolto Asia Tenggara Lily Wayong, serta para kepala dinas ketahanan pangan dan pertanian serta perwakilan Bappeda dari pemerintah kota di seluruh Indonesia.