Tak Lagi Waswas! Pasokan Pakan Kaltim Amankan Masa Depan Pembudidaya Ikan

SAMARINDA – Sokongan pakan menjadi salah satu faktor penentu dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor peternakan.

Ketersediaan pakan yang cukup, berkualitas, dan berharga terjangkau tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ternak, tetapi juga membantu menekan biaya produksi yang selama ini menjadi komponen terbesar dalam usaha peternakan.

Di tengah fluktuasi harga bahan baku dan tantangan perubahan iklim, penguatan pasokan pakan melalui peningkatan produksi bahan baku lokal, efisiensi distribusi, serta inovasi pakan alternatif menjadi langkah strategis untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) secara strategis menyalurkan sokongan pakan dan benih guna menjamin kelangsungan usaha operasional sekaligus mendorong kemandirian para pembudidaya ikan di daerah.

"Tujuan utama kami bukan sekadar memberi bantuan cuma-cuma, tetapi secara nyata mendorong setiap kelompok agar usahanya bisa terus berkembang, mandiri, dan berujung pada peningkatan kapasitas produksi serta pendapatan pembudidaya," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim Irhan Hukmaidy di Samarinda, Minggu (19/7).

Untuk menekan tingginya biaya produksi operasional harian, pemerintah provinsi memfokuskan penyaluran bantuan pakan kepada sejumlah Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) di beberapa wilayah.

Distribusi pakan gratis ini dialokasikan bagi 10 Pokdakan di Samarinda, 12 Pokdakan di Kutai Kartanegara, dua Pokdakan di Penajam Paser Utara (PPU), dan satu Pokdakan di Berau.

Selain dukungan pakan, Irhan menyebutkan bahwa bantuan benih ikan masih menjadi porsi penyaluran terbanyak pada tahun 2026 karena komoditas tersebut merupakan kebutuhan paling mendasar bagi pembudidaya untuk memulai siklus panen. Secara keseluruhan, program fasilitasi perikanan tahun ini ditargetkan menyentuh 63 Pokdakan di seluruh Kaltim.

"Di tengah keterbatasan kemampuan anggaran daerah, kami menetapkan skala prioritas yang ketat dengan mengutamakan kelompok yang belum pernah tersentuh bantuan sama sekali, sehingga pemerataan akses benar-benar terwujud," ujar Irhan.

Pemenuhan kebutuhan sarana budi daya ini direalisasikan melalui sinergi integrasi anggaran yang kuat. Bantuan tersebut bersumber dari Bantuan Reguler (APBD Provinsi) maupun Bantuan Aspirasi atau Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang penyalurannya disesuaikan secara presisi dengan usulan serta kebutuhan riil dari masing-masing kabupaten/kota.

Lewat kolaborasi lintas sektor dan skema pendanaan ini, Pemprov Kaltim optimistis mampu mengukuhkan ekosistem ketahanan ekonomi kerakyatan, sekaligus merawat keberlangsungan usaha bagi total 1.226 kelompok pembudidaya ikan yang tersebar di 10 wilayah kabupaten dan kota se-Kalimantan Timur.