Pengawasan Beras Fortifikasi Ditingkatkan Cegah Penyimpangan

JAKARTA — Peningkatan pengawasan terhadap distribusi dan perdagangan pangan menjadi langkah penting untuk menekan praktik anomali yang diduga terkait mafia pangan, seperti penimbunan, manipulasi pasokan, hingga permainan harga. Praktik semacam ini tidak hanya memicu gejolak harga di pasar, tetapi juga memperlemah efektivitas kebijakan stabilisasi pangan yang dijalankan pemerintah.

Pengawasan yang lebih ketat diperlukan agar rantai distribusi pangan berjalan lebih transparan dan efisien, terutama pada komoditas strategis yang berpengaruh langsung terhadap inflasi dan daya beli masyarakat. Di sisi lain, penindakan tanpa pembenahan tata niaga dan data distribusi berisiko hanya menjadi solusi jangka pendek karena celah permainan pasar tetap terbuka.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menegaskan pemerintah tengah membenahi berbagai penyimpangan di sektor pangan, termasuk dugaan praktik mafia pangan yang memengaruhi harga di tingkat konsumen. Menurut Amran, penguatan pengawasan menjadi penting karena kondisi pasokan beras nasional saat ini berada dalam posisi aman.

"Bapak Presiden ini menata penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di republik ini, termasuk di pertanian. Kalau supply-nya banyak, (harusnya) harga turun. Nah itu kita sampaikan, ada mafia yang harus diberesin di republik ini. Dan buktinya ada, sudah tersangka. Inilah yang mau diberesin di Republik ini," tegas Amran di Jakarta (21/5)

Berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional periode Januari sampai Mei 2026 diproyeksikan mencapai 16,8 juta ton. Sementara kebutuhan konsumsi nasional pada periode yang sama sekitar 12,8 juta ton. Dengan demikian terdapat surplus hampir 4 juta ton.

Salah satu langkah penertiban di sektor perberasan adalah dengan melakukan pemeriksaan yang intensif terhadap peredaran beras fortifikasi. Bapanas akan melaksanakan uji laboratorium untuk membuktikan klaim kandungan zat gizinya. Ini karena beras fortifikasi sendiri wajib memenuhi kandungan antara lain vitamin B1, asam folat, B12, zat besi, dan seng.

Jaga Keseimbangan

Di sisi lain, pemerintah tetap menjaga keseimbangan antara stabilitas harga pangan dan kesejahteraan petani. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan pemerintah mempertahankan batas bawah harga Gabah Kering Panen (GKP) di level 6.500 rupiah per kilogram (kg) agar petani tetap memperoleh keuntungan yang layak. Semangat kerja petani meningkat, produksi dalam negeri pun turut melesat.

"Ini petani lagi bahagia nih. Jangan diganggu, petani lagi bahagia. Mungkin GKP-nya rada tinggi (tapi) ini petani bahagia. Nah karena GKP tidak kita tahan batas atasnya. Tentu 6.500 rupiah menjadi batas bawahnya," kata Ketut.

Dalam pantauan Bapanas, per 19 Mei 2026, rerata harga GKP tingkat petani secara nasional berada di 6.947 rupiah per kg. Level harga ini telah meningkat 2,61 persen dari sebulan lalu dan meningkat 0,40 persen dari seminggu lalu. Sumatera Barat mencatatkan rerata harga GKP tertinggi dengan 7.668 rupiah per kg, sedangkan daerah dengan GKP terendah di D.I. Yogyakarta di 6.500 rupiah per kg.

"Kemudian mulai naik, nah ini memang kami akan gerakkan untuk menjaga, mengendalikan, tentu kami mengendalikan di harga beras. Ini karena kalau di GKP ini adalah kebahagiaan petani. Mereka berproduksi, ini harus kita berikan ruang juga," ucap Ketut lagi.

Kendati demikian, adanya tren fluktuasi harga GKP di awal Mei ini merupakan pola musiman yang lazim terjadi setelah panen raya, bukan karena dampak potensi penurunan produksi beras bulanan.

Pola musiman yang berulang tersebut tergambarkan pada hasil Survei Harga Produsen Beras Tahun 2025 oleh BPS. Pada 2025, rerata harga GKP mulai mengalami peningkatan usai panen raya di Maret dan April yang kemudian memuncak pada Agustus.