Rotasi ASN di Bogor Berbasis Merit, Wali Kota Tegaskan Tanpa Kepentingan

Kota Bogor - Wali Kota Bogor Dedie A Rachim menegaskan bahwa rotasi, mutasi, dan promosi jabatan di lingkungan Pemkot Bogor dilaksanakan berdasarkan sistem merit atau penilaian objektif, bukan pertimbangan subjektif, dalam pelantikan 12 pejabat di Balai Kota Bogor, Kamis (15/1).

Sebanyak 12 pejabat yang terdiri dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator resmi dilantik di Paseban Sri Baduga. Sejumlah jabatan strategis yang diisi dalam pelantikan tersebut antara lain Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), serta Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes).

Dedie menjelaskan pelantikan merupakan bagian dari dinamika organisasi pemerintahan yang bertujuan memperkuat kinerja birokrasi melalui rotasi, mutasi, dan promosi yang terencana.

“Ini sebuah proses yang rutin dan lumrah dilaksanakan di setiap organisasi termasuk di Pemerintahan Kota Bogor. Artinya ada rotasi, ada mutasi, ada promosi itu hal yang biasa dan hari ini ada 12 yang dilantik,” ujar Dedie.

Ia menekankan bahwa seluruh proses pengisian jabatan tersebut dilakukan dengan mekanisme yang transparan dan akuntabel sesuai prinsip sistem merit.

“Ini salah satu dari seluruh rangkaian proses organisasi Pemerintah Kota Bogor dalam menerapkan merit system. Jadi ini semua dilandaskan pada penilaian objektif, tidak ada penilaian subjektif,” tegasnya.

Dedie berharap para pejabat yang baru dilantik, khususnya pejabat eselon II, mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan memberikan kinerja terbaik bagi masyarakat.

“Saya hanya berharap bagi mereka yang mendapatkan kesempatan untuk menjabat di eselon II ini bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, tunjukkan kepada masyarakat bahwa bapak dan ibu mampu memberikan prestasi terbaik, memberikan pelayanan terbaik, khususnya untuk masyarakat Kota Bogor,” katanya.

Ia juga mengungkapkan bahwa masih terdapat sejumlah jabatan yang belum terisi di lingkungan Pemkot Bogor dan proses pengisiannya saat ini sedang berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Untuk kekosongan jabatan yang masih ada, itu berproses ya. Saat ini kan prosesnya agak rigid, bukan hanya ke BKN kemudian ada Kemendagri dan sebagainya. Prosesnya masih panjang,” ujar Dedie.

Selain pelantikan pejabat, kegiatan di Balai Kota Bogor tersebut juga dirangkaikan dengan pengukuhan Pengurus Dewan Pendidikan Kota Bogor sebagai bagian dari penguatan tata kelola sektor pendidikan di daerah.