Belajar dari Jepang, Indonesia Diminta Bangun Makan Siang Sekolah Berbasis Petani Lokal

JAKARTA - Sistem makan siang sekolah di Jepang dinilai dapat menjadi contoh bagi Indonesia dalam membangun program "Makan Siang Sekolah Bergizi" yang berkelanjutan, efisien, dan fokus pada pemenuhan nutrisi anak. Model Jepang disebut berhasil karena tidak menempatkan program makan siang sebagai ruang bisnis, melainkan sebagai investasi kesehatan dan pendidikan generasi masa depan.

Berdasarkan laporan School Meals Case Study: Japan yang disusun Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains, dan Teknologi Jepang bersama Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang pada 2023, sebanyak 99,7 persen sekolah dasar negeri dan 98,2 persen sekolah menengah pertama negeri di Jepang telah menyediakan makan siang sekolah bagi siswa. Program tersebut menjangkau sekitar 9,3 juta anak sekolah di Negeri Sakura. 

Program makan siang sekolah di Jepang sendiri memiliki landasan hukum yang kuat melalui School Lunch Program Act yang pertama kali disahkan pada 1954. Regulasi tersebut mengatur standar nutrisi, keamanan pangan, fasilitas dapur, hingga sistem pengawasan agar makanan yang diterima siswa tetap sehat dan aman dikonsumsi.

Menu makanan di Jepang juga tidak disusun secara sembarangan. Setiap sekolah melibatkan guru diet dan tenaga nutrisi profesional untuk memastikan makanan memiliki kandungan kalori, protein, vitamin, dan gizi seimbang yang sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang anak.

Selain fokus pada gizi, Jepang juga menerapkan konsep shokuiku atau pendidikan pangan yang mengajarkan siswa memahami budaya makanan sehat sejak dini. Anak-anak diajarkan menghargai makanan, memahami proses produksi pangan, hingga mengenal rantai distribusi bahan makanan dari petani hingga ke meja makan sekolah. 

Sistem logistik pangan di Jepang juga dinilai menjadi salah satu faktor utama keberhasilan program tersebut. Pemerintah daerah di Jepang banyak menggunakan pusat dapur bersama yang memasok makanan ke sejumlah sekolah sekaligus sehingga proses produksi lebih efisien.

Di sisi lain, pemerintah Jepang juga mendorong penggunaan bahan pangan lokal melalui konsep local production for local consumption. Skema tersebut memungkinkan petani lokal terhubung langsung dengan sekolah sehingga rantai distribusi menjadi lebih pendek, makanan lebih segar, serta biaya logistik lebih terkendali. Pada 2021, penggunaan produk lokal dalam makan siang sekolah di Jepang mencapai rata-rata 56 persen. 

Konsep tersebut dinilai relevan diterapkan di Indonesia melalui sistem logistik "from the farm to the table" dengan mata rantai distribusi yang lebih pendek dan jalur pertanggungjawaban yang lebih sederhana. Pendekatan itu diyakini dapat meningkatkan kualitas gizi, menjaga kesegaran makanan, memastikan standar kebersihan, serta menekan biaya distribusi.

Pengamat menilai program Makan Siang Sekolah Bergizi seharusnya dipandang sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia, bukan sebagai proyek bisnis. Jika orientasi keuntungan lebih dominan, program berisiko mengalami stagnasi dan menjauh dari tujuan utama untuk menekan angka malnutrisi dan stunting pada anak-anak Indonesia.

Model Jepang menunjukkan bahwa keberhasilan program makan siang sekolah tidak hanya bergantung pada anggaran besar, tetapi juga pada tata kelola yang disiplin, standar kesehatan yang ketat, serta keterlibatan petani lokal dalam rantai pasok pangan nasional.

Dengan jumlah anak usia sekolah yang besar dan tantangan stunting yang masih dihadapi, Indonesia dinilai perlu membangun sistem makan siang sekolah yang terintegrasi dari hulu hingga hilir agar manfaat program benar-benar dirasakan generasi muda di masa depan.