Asean Rangkul Kembali Myanmar Ikut Pertemuan Daring

TOKYO - Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) akhirnya mengizinkan kehadiran menteri luar negeri (menlu) dan diplomat Myanmar mengikuti agenda sampingan secara virtual dalam pertemuan tingkat menlu ASEAN mulai Juli.

Menurut sumber yang mengetahui masalah itu, seperti dikutip Kyodo pada Jumat, kelonggaran terhadap Myanmar itu dibuat setelah ASEAN menyesuaikan dengan struktur pemerintahan baru di Myanmar yang dipimpin Presiden Min Aung Hlaing, bekas pemimpin junta.

Sejak kudeta militer Myanmar pada Februari 2021, ASEAN melarang kehadiran pemimpin Myanmar dalam agenda organisasi itu sejak Oktober 2021.

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina, Jumat, seluruh pemimpin negara anggota ASEAN, kecuali Myanmar, membahas kerja sama maritim dan respons bersama menghadapi krisis energi akibat serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran, termasuk usulan kerja sama mengamankan pasokan minyak.

Sebelumnya, dalam pertemuan tingkat menlu ASEAN di Cebu, Kamis (7/5), Thailand mengusulkan agar Myanmar diizinkan ikut serta dalam pertemuan lanjutan pada Juli mendatang.

Namun, menurut sumber tersebut, Singapura menentang usul Thailand itu dan menolak kehadiran menlu Myanmar dalam pertemuan utama secara langsung.

Meskipun upaya dialog dengan otoritas Myanmar tetap dilakukan setelah kudeta militer yang menggulingkan pemerintahan sipil, ASEAN terus mengungkapkan keprihatinan atas konflik yang berlarut-larut di Myanmar.

ASEAN juga mendesak Myanmar untuk berkomitmen mengimplementasikan Konsensus Lima Poin, yang antara lain mencakup penghentian kekerasan serta fasilitasi pertemuan antara duta khusus ASEAN dengan semua pihak terkait.

Menurut sumber, menlu Filipina, yang negaranya memegang keketuaan ASEAN tahun ini sekaligus bertugas sebagai duta khusus ASEAN untuk Myanmar, melihat tidak ada penolakan atas kehadiran menlu Myanmar secara daring dalam pertemuan Juli mendatang.

ASEAN merupakan organisasi geopolitik dan ekonomi yang diikuti oleh Filipina, Indonesia, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Singapura, Thailand, Timor Leste, Vietnam, dan Myanmar. Ant