Kebijakan Sabtu Tanpa MBG, Wamenkeu Spill Besaran Efisiensi Anggaran yang Didapat

JAKARTA – Penghapusan penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada hari Sabtu mencerminkan upaya penyesuaian operasional untuk meningkatkan efisiensi distribusi dan pengendalian anggaran.

Kebijakan ini kemungkinan didasarkan pada evaluasi pola kebutuhan penerima manfaat yang cenderung lebih tinggi pada hari kerja, sehingga alokasi sumber daya difokuskan pada periode dengan dampak paling optimal.

Di sisi lain, keputusan tersebut tetap menyisakan tantangan, terutama terkait potensi berkurangnya asupan gizi bagi kelompok rentan di akhir pekan.

Jika tidak diimbangi dengan mekanisme alternatif—seperti penguatan peran keluarga atau intervensi komunitas—kesenjangan konsumsi dapat muncul.

Dengan demikian, efektivitas kebijakan ini akan sangat ditentukan oleh keseimbangan antara efisiensi anggaran dan keberlanjutan manfaat gizi bagi penerima.

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan penghapusan penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada hari Sabtu dapat menghemat anggaran sekitar Rp1 triliun dalam satu hari.

Juda menyampaikan langkah tersebut merupakan bagian dari penajaman atau refocusing belanja pemerintah agar pelaksanaan program prioritas tetap berjalan lebih efisien dan berkualitas.

“MBG misalnya, yang dulunya Sabtu diberikan makan siang gratis, sekarang itu dihilangkan. Satu hari itu bisa ngirit satu triliun,” kata Juda dalam sesi Policy Dialogue pada acara Kick Off Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI) di Jakarta, Senin (27/4).

Ia menjelaskan kebijakan tersebut dinilai lebih logis karena peserta didik tidak perlu datang ke sekolah hanya untuk menerima makanan.

Menurut dia, penghematan tersebut dapat mencapai sekitar Rp4 triliun dalam sebulan jika dihitung selama empat pekan.

“Empat kali dalam sebulan itu bisa mengirit atau menghemat Rp4 triliun. Setahun tentu saja sekitar Rp50 triliun kita bisa menghemat,” ujarnya.

Selain pada hari Sabtu, pemerintah juga menghapus penyaluran MBG saat masa liburan sekolah sebagai bagian dari penajaman program.

Juda menegaskan pemerintah tetap menjalankan program prioritas, namun dengan pendekatan yang lebih tepat sasaran dan berkualitas.

“Ini adalah refocusing atau penajaman. Kita tetap melakukan program-program prioritas yang ada dengan lebih berkualitas dan lebih tajam,” ucapnya.

Ia menambahkan pemerintah juga mengevaluasi satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar nutrisi.