Tanpa Kebijakan dan Kesiapan Struktural Tepat, RI Bisa Gagal Manfaatkan Bonus Demografi

JAKARTA - Pertambahan jumlah penduduk Indonesia yang melampaui laju pertumbuhan populasi dunia harus menjadi alarm dini, karena pertambahan penduduk satu negara seharusnya diikuti dengan peningkatan produktivitas, sehingga menjadi bonus demografi yang bisa mendorong kemajuan bangsa.

Sebaliknya, bonus demografi yang melimpah jika gagal dimaksimalkan atau dikelola dengan baik, justru akan menjadi beban bagi negara, terutama untuk memenuhi berbagai kebutuhan mulai dari pangan, energi dan kebutuhan akan tempat tinggal yang layak.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy sebelumnya mengatakan kecepatan pertumbuhan populasi Indonesia berada di atas rata-rata dunia.

“Sekarang penduduk dunia sudah di atas 8 miliar, dan penduduk Indonesia sudah di atas 280 juta jiwa. Kalau mengikuti tren peningkatan penduduk dunia, seharusnya kita ini hanya 240 juta saja. Berarti kecepatan pertumbuhan populasi kita di atas rata-rata dunia. Nah, kalau di atas rata-rata dunia maka kita pun harus hati-hati,” ungkap Rachmat.

Menanggapi hal itu, Direktur Suara Nusa Institut, Iranda Yudhatama, menilai Indonesia berisiko tidak memperoleh manfaat dari bonus demografi apabila tidak diikuti dengan kebijakan yang tepat dan kesiapan struktural yang memadai. Ia menegaskan bahwa bonus demografi bukan kondisi yang otomatis menjadi keuntungan, melainkan peluang yang sangat bergantung pada kualitas pengelolaan sumber daya manusia dan arah pembangunan ekonomi.

Menurut Iranda, salah satu indikator yang perlu menjadi perhatian adalah kecenderungan meningkatnya rasio penduduk nonproduktif. Kondisi ini, kata dia, menunjukkan bahwa beban kebergantungan terhadap kelompok usia produktif berpotensi semakin besar jika tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja yang memadai.

“Bonus demografi sering dipahami sebagai situasi yang pasti menguntungkan, padahal tidak demikian. Tanpa intervensi yang serius di sektor pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan, struktur demografi justru bisa menjadi beban baru bagi perekonomian,” kata Iranda.

Tantangan utamanya jelas Iranda bukan hanya pada jumlah penduduk usia produktif, tetapi pada kemampuan sistem untuk menyerap dan memberdayakan mereka secara optimal. Jika pasar kerja tidak mampu menampung atau kualitas tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan industri, maka potensi bonus demografi akan hilang dan berubah menjadi tekanan sosial-ekonomi.

Pemerintah tambah Iranda perlu memastikan adanya kesinambungan antara kebijakan pendidikan, pelatihan vokasi, dan kebutuhan riil dunia usaha. Tanpa langkah tersebut, peningkatan jumlah penduduk usia produktif tidak akan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, bahkan berpotensi memperbesar angka pengangguran dan ketimpangan.

Pekerjaan Formal Sulit

Sementara itu, pemerhati masalah kemiskinan Sustainability Learning Center (SLC), Hafidz Arfandi menegaskan bonus demografi tanpa produktivitas malah bisa menjadi bom waktu.

Kekhawatiran akan meningkatnya penduduk nonproduktif itu terangnya beralasan karena sulitnya akses pekerjaan formal dan masalah sumber daya manusia (SDM). Soal kependudukan, pengendaliannya ada di kualitas SDM dan kesempatan ekonomi. Kelas menengah atas relatif memiliki kesadaran perencanaan keluarga, jumlah anak akan dibarengi dengan rencana dan capaian ekonominya.

Semakin mereka terlibat lebih dalam di dunia kerja dan mobilitas tinggi, akan cenderung memilih keluarga kecil dengan 1-2 anak saja, bahkan bisa jadi mulai muncul fenomena free child sebagai gaya hidup anak muda. Sementara di kelas bawah, minimnya literasi tentang program keluarga berencana menjadikannya sering punya banyak anak, bahkan kejadian di luar rencana, atau biasa disebut “kebobolan”.

Risikonya keluarga menengah bawah dengan banyak anak lebih berisiko mewariskan kemiskinan lintas generasi ketimbang mereka dengan anak yang lebih sedikit. Daya dukung sosial ekonomi serta psikologis dalam merawat dan mengelola tumbuh kembang pun menjadi tantangan serius.

“Untuk mengelola demografi yang bisa dilakukan adalah tetap menjaga kesetimbangan lintas generasi, bonus demografi akan berdampak positif bila kualitas ekonomi, lapangan kerja dan skill tenaga kerja optimal,” urainya.