Redam Arus Modal Keluar dengan Menjaga Kepastian Hukum dan Stabilitas Politik

JAKARTA - Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) diminta untuk meredam pelarian arus modal keluar (capital outflow) dengan menjaga kepastian hukum dan stabilitas politik dalam negeri. Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti mengatakan nilai tukar rupiah (kurs) terhadap dollar AS akan stabil jika defisit perdagangan diperkecil melalui swasembada semua kebutuhan.

“Agar pemilik modal tidak lari keluar, maka perlu menjaga kepastian hukum dan stabilitas serta mengendalikan jumlah uang beredar, harga pangan dan energi,” kata Esther.

Salah satu penyebab arus modal keluar adalah suku bunga di Amerika Serikat (AS) yang cenderung naik, sehingga melemahkan mata uang negara lain termasuk rupiah jika tidak diikuti dengan kenaikan suku bunga.

Sementara itu, pada Pertemuan Musim Semi Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia (IMF–World Bank Spring Meetings) di AS, BI berkomitmen menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan di tengah ketidakpastian global.

Gubernur BI, Perry Warjiyo dalam keterangan tertulis di Jakarta, pekan lalu mengatakan komitmen tersebut dilakukan melalui pengelolaan nilai tukar yang fleksibel namun terukur, penguatan instrumen moneter untuk menjaga daya tarik aset domestik, serta pengelolaan likuiditas yang hati-hati agar tetap mendukung pertumbuhan.

Selain itu, sinergi erat dengan pemerintah dilakukan dalam menjaga disiplin fiskal, termasuk komitmen mempertahankan defisit di bawah 3 persen dari produk domestik bruto (PDB) dan realokasi belanja ke sektor produktif.

Transformasi Struktural

Dalam jangka menengah, BI jelas Perry terus mendorong arah transformasi struktural menuju sektor ekonomi yang bernilai tambah lebih tinggi melalui hilirisasi dan pengembangan sektor berbasis teknologi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Penegasan komitmen tersebut merupakan respons terhadap sorotan IMF mengenai pentingnya upaya otoritas agar fokus pada langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas di tengah ketidakpastian global sekaligus memastikan transformasi ekonomi memberi manfaat bagi pertumbuhan.

IMF menyampaikan pandangan bahwa perekonomian global tetap resilien, meskipun dihadapkan pada ketidakpastian yang semakin kompleks, terutama akibat perang di Timur Tengah.

Di sisi lain, perubahan besar di bidang teknologi, demografi, dan lingkungan turut menciptakan tantangan sekaligus peluang baru. Perubahan tersebut termasuk akal imitasi (AI), yang berpotensi produktivitas dan kesejahteraan, sekaligus menimbulkan disrupsi di berbagai sektor seiring pesatnya perkembangan teknologi tersebut.

Adapun langkah strategis yang disarankan menitikberatkan pada penjagaan ekspektasi inflasi dengan memastikan komunikasi kebijakan yang jelas guna mendukung efektivitas kebijakan moneter, menjaga stabilitas keuangan melalui penguatan pengawasan dan regulasi perbankan, serta mempertahankan kredibilitas kebijakan fiskal di tengah ruang fiskal yang semakin terbatas.

Selain itu, negara-negara juga ditekankan untuk mendorong reformasi struktural, memperkuat ketahanan energi melalui diversifikasi dan pemanfaatan energi terbarukan, serta mempererat kerja sama internasional.

IMF juga menyoroti perlunya upaya bersama dalam memperkuat jaring pengaman keuangan global untuk memperkuat ketahanan kolektif melalui pemberian bantuan bagi negara anggota yang membutuhkan, serta meningkatkan kapasitas IMF dalam menjalankan fungsi surveilans, pembiayaan, dan pemberian asistensi teknis yang relevan bagi negara-negara anggota.

Pada pertemuan itu, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral menyepakati Global Policy Agenda sebagai langkah bersama mengelola tekanan dan transformasi.