Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan

Pembenahan Pelabuhan Muara Angke: DPRD DKI Jakarta Minta Perbaikan Akses Logistik

📅 Minggu, 19 Apr 2026, 15:00 WIB | Oleh:
Pembenahan Pelabuhan Muara Angke: DPRD DKI Jakarta Minta Perbaikan Akses Logistik Doc: DPRD DKI Jakarta
Ket. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta M. Taufik Zoelkifli menyoroti berbagai persoalan yang masih terjadi di kawasan Pelabuhan Muara Angke. Permasalahan tersebut mencakup akses yang belum optimal hingga kepadatan kapal yang dinilai berpotensi mengganggu keselamatan nelayan.

JAKARTA - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta M. Taufik Zoelkifli menyoroti berbagai persoalan yang masih terjadi di kawasan Pelabuhan Muara Angke. Permasalahan tersebut mencakup akses yang belum optimal hingga kepadatan kapal yang dinilai berpotensi mengganggu keselamatan nelayan.

Ia menyebut, kondisi akses menuju pelabuhan yang masih sering tergenang menjadi hambatan utama dalam mendukung kelancaran aktivitas. Situasi ini dinilai berdampak langsung terhadap mobilitas orang dan distribusi barang dari dan menuju kawasan pelabuhan.

"Karena itu, akses menuju pelabuhan harus diperbaiki agar mobilitas orang dan barang lebih lancar," ujar Taufik.

Menurutnya, pelabuhan tersebut memiliki peran strategis tidak hanya sebagai pusat aktivitas perikanan, tetapi juga sebagai pintu transportasi laut masyarakat. Kawasan ini turut menjadi jalur utama menuju destinasi wisata Kepulauan Seribu serta distribusi hasil laut ke berbagai wilayah di Jakarta.

Namun demikian, kondisi di lapangan dinilai masih menunjukkan sejumlah tantangan yang membutuhkan penanganan serius dari pemerintah daerah. Ia menegaskan, keberadaan pelabuhan ini sangat vital bagi berbagai sektor, mulai dari nelayan hingga pariwisata.

Selain persoalan akses, Taufik juga menyoroti kondisi overkapasitas kapal yang menyebabkan kepadatan di area pelabuhan. Kepadatan tersebut tidak hanya menghambat aktivitas bongkar muat, tetapi juga meningkatkan potensi risiko keselamatan di lapangan.

"Ini harus segera ditata dengan sistem yang lebih baik agar tidak menimbulkan risiko, termasuk potensi kebakaran atau kecelakaan," tegasnya.

Ia menilai, tanpa penataan yang tepat, kepadatan kapal dapat berdampak pada efisiensi operasional pelabuhan. Bahkan, kondisi tersebut dapat mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat yang bergantung pada kelancaran distribusi hasil laut.

Di sisi lain, Taufik mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan revitalisasi fasilitas pelabuhan. Upaya tersebut dinilai telah meningkatkan kenyamanan, khususnya bagi penumpang transportasi laut.

"Namun ke depan, perhatian juga harus diberikan kepada aspek fungsional bagi nelayan, termasuk penataan kapal dan akses logistik," tambahnya.

Ia menekankan bahwa pembenahan tidak boleh hanya berfokus pada aspek fisik semata. Penataan manajemen pelabuhan, sistem operasional, hingga dukungan terhadap nelayan juga harus menjadi perhatian utama.

Lebih lanjut, Taufik berharap adanya kolaborasi antara pemerintah daerah dan instansi terkait dalam melakukan penataan menyeluruh. Hal ini mencakup perbaikan infrastruktur, pengaturan lalu lintas kapal, hingga pemberdayaan nelayan.

Dengan langkah yang terintegrasi, ia optimistis Pelabuhan Muara Angke dapat berkembang menjadi kawasan yang lebih modern dan tertib. Selain itu, pelabuhan tersebut juga diharapkan mampu menjadi pusat perikanan yang efisien dan berdaya saing tinggi.

"Muara Angke bisa menjadi pelabuhan perikanan yang modern, tertib, dan menjadi kebanggaan Jakarta," pungkasnya.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google

  • Hunian Tamiang 4 Ditarget Rampung Juni 2026, Menteri PU Pastikan Tepat Waktu
    Preview komentar:
    Di bukit tempurung,kota kualasimpang,Dana perabot,ekonomi dan jadub aja ...
  • 39,7 Ton Sampah Diangkat dari Kali Sabi Tangerang
    Preview komentar:
    Bukan hanya di C2, C3 juga banyak yg ...
  • Jangan Asal Upload KTP dan NIK! Diskominfo Tangerang Peringatkan Risiko Penyalahgunaan Data.
    Preview komentar:
    Jika Pak RT meminta photovopy KK, guna pendataan, ...
Menkeu Sebut Rupiah Rp18.000 Masih dalam Perhitungan Pemerintah

Menkeu Sebut Rupiah Rp18.000 Masih dalam Perhitungan Pemerintah

04 Jun 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
Advertisement
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.