Swasembada Energi Harus Dipercepat

JAKARTA – Penguatan produksi dan distribusi energi domestik dinilai menjadi kunci ketahanan nasional di tengah dinamika geopolitik global, khususnya konflik di Timur Tengah.

Seperti dikutip dari Antara, Tenaga Ahli Menteri ESDM Satya Hangga Yudha Widya Putra mengatakan langkah tersebut sejalan dengan visi pemerintah dalam Asta Cita, terutama terkait swasembada energi dan hilirisasi.

“Pemerintah saat ini tengah memacu program-program seperti penambahan kapasitas PLTS sebesar 100 GW, implementasi program B50 pada Juli 2026, hingga dedieselisasi pembangkit listrik di daerah tertinggal guna mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil,” ujarnya di Jawa Barat, Rabu (8/4).

Ia menambahkan, pemerintah pusat juga mendorong kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD guna memastikan ketersediaan energi yang berkelanjutan dan terjangkau.

Dalam kunjungannya ke PT Migas Utama Jabar (MUJ), Hangga mengapresiasi kinerja perusahaan daerah tersebut yang dinilai berhasil memperluas bisnis dari pengelolaan participating interest (PI) hingga infrastruktur migas, perdagangan gas, serta pengembangan energi baru terbarukan.

Direktur MUJ Energi Indonesia Ryan Alfian Noor mengatakan pihaknya siap menjadi pemain kunci dalam rantai pasok gas di Jawa Barat melalui pengelolaan stasiun induk CNG secara mandiri.

Ketahanan Fiskal

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law StudiesBhima Yudhistira Adhinegara menilai ketahanan fiskal menjadi faktor krusial di tengah lonjakan harga energi global.

Hal ini terkait keputusan pemerintah untuk menahan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi hingga akhir 2026, meskipun harga minyak dunia meningkat akibat konflik global.

“Soal harga BBM ditahan, tantangan ada di kapasitas fiskal yang makin sempit. Kalau terus ditahan pelebaran defisit di atas 3 persen dan menimbulkan persepsi negatif di pasar keuangan,” kata Bhima di Jakarta, Kamis (9/4).

Ia menambahkan dampak konflik bersifat jangka panjang dan meluas, tidak hanya pada energi tetapi juga pangan.

“Perang ini dampaknya persisten, panjang dan cukup berpengaruh luas karena terkait supply shock tidak hanya di sisi energi tapi juga pangan. Mitigasinya harus cepat dilakukan,” ujarnya.

Senada, Direktur Eksekutif Center of Reform on EconomicsMohammad Faisal menilai kebijakan pemerintah menahan harga BBM subsidi masih tepat, selama pengelolaan fiskal dilakukan secara hati-hati.

Menurut dia, pemerintah memiliki sejumlah bantalan anggaran, termasuk Sisa Anggaran Lebih (SAL) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor energi.