Tanpa Respons Terintegrasi, Lonjakan Harga Energi Picu Ancaman Perlambatan Ekonomi

Tanpa respons terintegrasi, dampak kenaikan harga energi berisiko meluas menjadi perlambatan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. 

JAKARTA – Kenaikan harga energi global menjadi tekanan berlapis bagi sektor bisnis domestik, terutama karena energi merupakan komponen biaya utama dalam proses produksi dan distribusi. Lonjakan ini tak hanya menggerus margin industri, tetapi juga berpotensi mendorong kenaikan harga jual yang pada akhirnya menekan daya beli masyarakat.

Karenanya, pelaku industri dituntut untuk mematangkan strategi efisiensi, mulai dari optimalisasi penggunaan energi hingga diversifikasi sumber pasokan agar lebih tahan terhadap volatilitas global. Sementara itu, pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang memiliki daya tahan lebih terbatas membutuhkan dukungan berupa stimulus fiskal dan insentif agar tetap mampu beroperasi di tengah tekanan biaya.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menilai industri perlu mematangkan strategi produksi dan distribusi untuk menghadapi kenaikan harga energi global akibat dinamika geopolitik. Kenaikan tersebut meningkatkan biaya operasional dan produksi, memicu inflasi di tingkat produsen, yang kemudian berpotensi diteruskan menjadi kenaikan harga bagi konsumen.

“Yang mana ini bisa berdampak terhadap peningkatan harga yang dijual atau produk olahan yang artinya ditransmisikan ke dalam harga di tingkat konsumen,” kata Faisal, seperti dikutip dari Antara, Rabu (8/4).

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai kenaikan harga energi global berpotensi menekan UMKM, terutama yang bergantung pada bahan baku impor seperti plastik kemasan, dengan kenaikan biaya hingga 40–70 persen. Kondisi ini memaksa pelaku usaha menyesuaikan strategi, seperti mengecilkan ukuran dan kualitas produk, karena konsumen belum siap menghadapi kenaikan harga.

“Kenaikan harga energi berdampak pada UMKM yang bergantung pada bahan baku impor, termasuk plastik kemasan yang berasal dari turunan minyak bumi. Contohnya di sektor makanan minuman yang terdampak kenaikan harga plastik kemasan hingga 40-70 persen. Sejauh ini UMKM makanan minuman putar strategi dengan mengecilkan ukuran dan kualitas agar permintaan tidak terganggu,” ujarnya di Jakarta, Selasa (7/4).

Jika berlanjut, risiko NPL dan PHK di sektor informal bisa meningkat, sehingga diperlukan stimulus fiskal segera. Rekomendasi yang diajukan mencakup penurunan PPN, optimalisasi subsidi energi, perluasan akses pembiayaan UMKM, serta menjaga stabilitas nilai tukar.

Hadapi Tekanan

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan industri nasional tengah menghadapi tekanan akibat gangguan pasokan nafta impor yang sangat bergantung pada Timur Tengah, seiring tensi geopolitik di jalur distribusi global. “Untuk menjaga keberlangsungan produksi, pemerintah dan pelaku industri menempuh strategi diversifikasi sumber impor, optimalisasi LPG sebagai bahan baku penyangga, serta peningkatan penggunaan plastik daur ulang,” ujarnya di Jakarta, kemarin.

Meski terjadi kenaikan biaya produksi, pemerintah memastikan stok plastik masih aman dan industri tetap ekspansif. Upaya mitigasi terus diperkuat melalui koordinasi dengan pelaku manufaktur agar rantai pasok tetap terjaga dan tidak mengganggu kebutuhan domestik maupun ekspor.

Sementara itu, perusahaan petrokimia, Lotte Chemical Indonesia berupaya menjaga stabilitas pasokan di tengah gangguan rantai pasok global akibat konflik di Timur Tengah yang memengaruhi ketersediaan nafta dan LPG. Perusahaan melakukan diversifikasi sumber bahan baku, memprioritaskan pasokan untuk pasar domestik, serta menyesuaikan operasional dengan menurunkan tingkat produksi akibat hambatan logistik.

Menurut Direktur Management Support PT Lotte Chemical Indonesia Cho Jin-Woo, perusahaan meminta dukungan pemerintah melalui penyederhanaan regulasi impor, pembebasan bea masuk LPG, serta bantuan fiskal untuk meredam lonjakan biaya. Langkah ini dinilai penting guna menjaga keberlanjutan produksi dan stabilitas industri manufaktur nasional.