Perpusnas Pastikan Efisiensi Anggaran Tidak Ganggu Layanan Publik, iPusnas Diperkuat untuk Keamanan dan Kualitas

JAKARTA — Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tahun 2026 tidak berdampak pada kualitas layanan publik, baik layanan di tempat maupun layanan digital. Penegasan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Utama Perpusnas, Joko Santoso, dalam wawancara di Jakarta, Senin (30/3), sebagai respons atas berkembangnya isu di masyarakat.

“Efisiensi anggaran yang terjadi pada tahun 2026 tidak mengurangi komitmen Perpusnas dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Layanan publik tetap berjalan optimal, baik secara langsung maupun digital,” ujar Joko Santoso. Pernyataan ini menegaskan bahwa Perpusnas tetap menjaga kualitas layanan meskipun terdapat penyesuaian anggaran.

Perpusnas mencatat pagu anggaran tahun 2026 sebesar sekitar Rp377,9 miliar, yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, Perpusnas memastikan bahwa layanan inti tetap menjadi prioritas utama dalam pengelolaan anggaran.

Layanan kunjungan di tempat tetap berjalan normal dengan rata-rata kunjungan harian mencapai sekitar 2.500 orang dan meningkat hingga 3.000 pengunjung pada akhir pekan. Sementara itu, layanan digital tetap dapat diakses masyarakat secara luas tanpa pembatasan.

“Layanan perpustakaan sebagai layanan publik tidak boleh terganggu. Oleh karena itu, kami memastikan operasional tetap berjalan, termasuk jam layanan hingga malam hari serta layanan akhir pekan,” jelasnya. Hal ini menunjukkan komitmen Perpusnas dalam menjaga akses layanan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam menyikapi penurunan anggaran, Perpusnas melakukan penyesuaian melalui pendekatan re-prioritisasi program. Kegiatan yang bersifat non-prioritas dan seremonial dikurangi atau dijadwal ulang, sementara program yang berdampak langsung kepada masyarakat tetap dilaksanakan.

Program yang bersifat ekspansi, seperti bantuan buku ke desa dan penguatan perpustakaan komunitas, untuk sementara ditunda hingga kondisi anggaran memungkinkan. Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.

“Penyesuaian yang dilakukan bukan penghentian layanan, melainkan penguatan fokus pada program yang memberikan manfaat langsung dan luas bagi masyarakat,” tegas Joko Santoso. Dengan demikian, efisiensi diarahkan pada peningkatan efektivitas program, bukan pengurangan layanan.

Terkait layanan iPusnas yang sempat mengalami penyesuaian, Perpusnas menegaskan bahwa hal tersebut tidak berkaitan dengan efisiensi anggaran. Penyesuaian tersebut merupakan bagian dari upaya penguatan sistem layanan digital secara menyeluruh.

Perbaikan dilakukan melalui penguatan keamanan sistem, penyesuaian dengan Manajemen Hak Digital, serta pengujian menyeluruh (end-to-end testing). Langkah ini dilakukan untuk memastikan stabilitas dan keandalan layanan dalam jangka panjang.

“Perbaikan iPusnas dilakukan secara komprehensif untuk memastikan layanan yang lebih aman, stabil, dan berkelanjutan ke depan. Hal ini tidak terkait dengan kebijakan efisiensi anggaran,” ujar Joko Santoso. Pendekatan ini diambil agar layanan tidak mengalami gangguan berulang di masa mendatang.

Dalam proses tersebut, Perpusnas juga berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa standar keamanan sistem yang diterapkan telah sesuai dengan ketentuan nasional.

Perpusnas memastikan berbagai layanan digital tetap tersedia dan dapat diakses masyarakat secara optimal, antara lain iPusnas, e-Resources, Indonesia OneSearch, dan BintangPusnas Edu. Layanan tersebut tetap menjadi bagian penting dalam mendukung akses informasi secara luas.

Meskipun terdapat penyesuaian pada pengadaan koleksi baru, akses terhadap koleksi digital dan jurnal ilmiah tetap terjamin. Hal ini menunjukkan bahwa layanan berbasis pengetahuan tetap menjadi prioritas utama.