Kawal Program Presiden, Kemendagri Pantau Ketat Inflasi Daerah dan Makan Bergizi Gratis

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memaparkan sejumlah capaian strategis sepanjang triwulan I tahun 2026 dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Pemerintah menegaskan komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus menjaga stabilitas nasional melalui berbagai program prioritas.

Dalam rapat tersebut, Menteri Dalam Negeri menjelaskan keberhasilan pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah pada Februari 2026. Forum ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi lintas level pemerintahan guna mendukung program prioritas nasional.

Rakornas tersebut diikuti ribuan peserta dari unsur pemerintah pusat dan daerah. Kegiatan ini dinilai efektif dalam menyatukan arah kebijakan serta mempercepat implementasi program strategis di daerah.

Selain itu, Kemendagri juga menunjukkan peran aktif dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera. Dukungan tersebut mencakup pembentukan sekretariat Satuan Tugas (Satgas) PRR hingga pembinaan penggunaan anggaran daerah terdampak.

Upaya lain yang dilakukan yakni pelayanan administrasi kependudukan melalui program jemput bola bagi masyarakat terdampak bencana. Langkah ini bertujuan memastikan hak administrasi warga tetap terpenuhi di tengah kondisi darurat.

Kemendagri juga mengirimkan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) serta aparatur sipil negara ke daerah terdampak dalam beberapa gelombang. Penugasan ini dilakukan guna mempercepat proses pemulihan serta memperkuat kapasitas pemerintahan daerah.

Dalam aspek tata kelola pemerintahan, Kemendagri terus melakukan pembinaan kepada kepala daerah. Salah satu fokusnya adalah menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang hari besar keagamaan serta memastikan kondisi daerah tetap kondusif.

"Kami memberikan edaran penundaan perjalanan ke luar negeri bagi kepala daerah 7 hari sebelum dan 7 hari sesudah hari raya," ujar Mendagri.

Capaian signifikan juga terlihat di bidang administrasi kependudukan. Tingkat perekaman KTP elektronik telah mencapai 97,64 persen, sementara pemadanan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional dengan data kependudukan mencapai 98,68 persen.

Angka tersebut menunjukkan peningkatan akurasi data nasional yang sangat penting dalam mendukung berbagai program bantuan sosial dan kebijakan pemerintah. Data yang akurat menjadi fondasi dalam pengambilan keputusan berbasis kebutuhan riil masyarakat.

Kemendagri juga berperan dalam mengawal program prioritas Presiden di daerah. Beberapa di antaranya meliputi pengendalian inflasi, pertumbuhan ekonomi daerah, hingga pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kemudian pengendalian inflasi juga dilakukan rapat setiap minggu dan langkah-langkah ke lapangan di daerah-daerah yang tinggi inflasi," jelasnya.

Selain itu, Kemendagri turut mendukung program strategis nasional seperti pembangunan tiga juta rumah, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, hingga pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui Gerakan Indonesia ASRI.

Di sisi lain, realisasi anggaran Kemendagri hingga 29 Maret 2026 tercatat mencapai Rp1,005 triliun atau sebesar 12,85 persen dari total pagu anggaran Rp7,82 triliun. Angka ini menunjukkan progres awal pelaksanaan program yang berjalan sesuai rencana.

Rapat tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat penting, di antaranya Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Bima Arya Sugiarto, dan Akhmad Wiyagus, serta dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.