Pemerhati Kesehatan Mental Ungkap WFA ASN dan Sekolah Daring Berpotensi Picu “Technostress”

JAKARTA — Kebijakan work from anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mulai berlaku April 2026 dinilai berpotensi menimbulkan tekanan psikologis. Dan tekanan psikologis atau technostress harus diantisipasi sejak awal.

Hal tersebut dikatakan langsung oleh Pemerhati kesehatan mental anak dan remaja, I Dewa Gede Sayang Adi Yadnya. Menurut dia kebijakan kondisi psikologis ASN dalam bekerja di tengah tuntutan digital.

“Kebijakan ini baru selesai setengah jalan jika hanya menjawab di mana ASN bekerja. Atau tanpa menjawab dalam kondisi psikologis seperti apa mereka bekerja,” ujar Dewa saat dikonfirmasi, Minggu (22/3).

Ia menjelaskan technostress merupakan tekanan psikologis akibat ketidakmampuan individu menghadapi tuntutan teknologi digital. Menurut dia, ASN di Indonesia menghadapi tiga lapis kerentanan.

Pertama, struktur birokrasi berlapis membuat koordinasi sebelumnya dapat diselesaikan melalui rapat tatap muka kini bergeser ke komunikasi digital. Sehingga hal tersebut berdampak dapat meningkatkan beban kognitif.

Kedua, sifat akuntabilitas publik ASN yang berlangsung terus-menerus berpotensi mengaburkan batas antara jam kerja dan waktu istirahat sehingga memunculkan budaya selalu terhubung (always-on).

Ketiga, perbedaan tingkat literasi digital di kalangan ASN, terutama bagi mereka yang berada di daerah dengan keterbatasan infrastruktur internet. Ini menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan sistem kerja berbasis digital.

Selain ASN, Dewa menilai kondisi serupa juga terjadi dalam penerapan pembelajaran daring di sektor pendidikan. Ia menyebut ekosistem digital ini terus aktif, mulai dari notifikasi tugas, penggunaan berbagai platform belajar, hingga tuntutan respons cepat.

“Ini berpotensi menimbulkan kelelahan pada guru dan menurunkan konsentrasi siswa. Sekolah daring tanpa protokol kesehatan digital yang jelas bisa mengaburkan batas antara waktu belajar dan waktu istirahat,” kata dia.

Lebih lanjut, ia menilai kebijakan efisiensi yang disiapkan pemerintah masih berfokus pada aspek infrastruktur dan prosedur. Seperti fleksibilitas kerja, penguatan platform digital, pembatasan perjalanan dinas, efisiensi gedung, dan pembelajaran adaptif.

Padahal, kata dia, pengalaman sejumlah negara yang telah lebih dulu menerapkan kerja hibrida menunjukkan pentingnya keberadaan protokol right to disconnect atau pelatihan digital yang komprehensif, serta sistem pemantauan kesejahteraan pegawai.

Sejumlah riset menunjukkan intervensi digital dapat membantu mengurangi stres, kecemasan, depresi, hingga kelelahan kerja. Dewa menegaskan pelayanan publik yang optimal memerlukan kondisi ASN yang sehat secara mental.

“Pelayanan publik yang baik tidak lahir dari ASN yang terhubung sepanjang hari. Melainkan dari ASN yang cukup sehat untuk berpikir jernih dan berempati,” pungkas dia. ils/I-1