BPH Migas dan APH Segel SPBU di Jember Diduga Selewengkan BBM Subsidi

“BPH Migas, Pertamina Patra Niaga, pemerintah daerah dan Aparat Penegak Hukum akan terus berkoordinasi agar pembelian BBM subsidi negara yang menggunakan Surat Rekomendasi bagi konsumen pengguna dilaksanakan sesuai regulasi,” ucap Wahyudi.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi menilai dugaan penyalahgunaan BBM subsidi merupakan pelanggaran serius karena merugikan masyarakat yang berhak menerima subsidi energi.

“Ada dua hal yang janggal. Pertama Surat Rekomendasi. Surat Rekomendasi tidak ada sama sekali di sini. Kita duga kemarin tangki dimodifikasi jadi 4.000 liter, itu (pembelian BBM) pakai Surat Rekomendasi untuk petani. Ini suatu kejahatan, kejahatan yang luar biasa. Hak untuk masyarakat kecil untuk petani mereka ambil,” terangnya.

Bambang juga mengajak masyarakat, termasuk media massa, ikut mengawasi siapa yang berada di balik penyalahgunaan BBM subsidi.

"Mari kita sama-sama teman-teman media kita pantau ini siapa di belakang pencurian ini harus saya ungkapkan,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Kepala Polres Jember Kompol Ferry Dharmawan mengatakan, pihaknya masih melakukan penyelidikan untuk memastikan adanya unsur pidana dalam kasus tersebut.

"Kami akan mengusut kasus ini melalui pendekatan scientific crime investigation. Jika ditemukan keterlibatan pihak lain, termasuk oknum aparat atau pihak internal pemerintah, tentu akan kami tindak sesuai hukum,” kata Kompol Ferry.