BPOM Siap Intensifkan Pengawasan Pangan Selama Ramadan dan Jelang Idulfitri

JAKARTA – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memperketat pengawasan pangan selama bulan Ramadan hingga menjelang Idulfitri 1447 Hijriah. Guna memastikan keamanan konsumsi masyarakat di tengah meningkatnya permintaan pangan.

Langkah tersebut dilakukan melalui intensifikasi pengawasan di berbagai sarana produksi dan peredaran pangan sebagai bagian dari komitmen pemerintah melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi ketentuan.

Kepala BPOM, Taruna Ikrar, mengatakan pengawasan dilakukan bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan meninjau langsung sejumlah sarana produksi dan distribusi pangan di ibu kota.

“Langkah ini diambil guna memastikan keamanan dan mutu pangan di tengah lonjakan permintaan masyarakat yang diprediksi meningkat tajam. Hingga 400 persen selama momentum Ramadan dan Lebaran,” kata Taruna, Selasa (10/3).

Dalam kegiatan tersebut, BPOM meninjau dua lokasi strategis, yakni sarana produksi PT Mustika Citra Rasa (Holland Bakery) di Jakarta Utara dan Lotte Grosir Pasar Rebo di Jakarta Timur. Peninjauan dilakukan untuk memastikan penerapan standar keamanan pangan pada sektor produksi maupun distribusi selama periode peningkatan konsumsi masyarakat.

Secara nasional, intensifikasi pengawasan pangan tahun 2026 telah memasuki tahap ketiga dengan total pemeriksaan terhadap 1.134 sarana peredaran pangan. Jumlah tersebut meningkat sekitar 25 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPOM menemukan sebanyak 56.027 pieces produk pangan yang tidak memenuhi ketentuan.

Produk tersebut dinyatakan tidak memenuhi ketentuan karena berbagai faktor seperti kedaluwarsa, rusak, maupun tidak memiliki izin edar.

Jumlah temuan tersebut meningkat hingga 83 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Di wilayah DKI Jakarta, BPOM memeriksa 18 sarana peredaran pangan dan menemukan sembilan sarana yang tidak memenuhi ketentuan.

Temuan yang paling dominan berupa makanan ringan ilegal yang tidak memiliki izin edar resmi. Selain pengawasan terhadap pangan kemasan, BPOM juga melakukan pengujian terhadap 222 sampel takjil yang dijual di sejumlah lokasi di Jakarta.

Dari hasil pengujian tersebut ditemukan 10 sampel atau sekitar 4,5 persen mengandung bahan berbahaya.

“BPOM menemukan 10 sampel (4,5 persen) terbukti mengandung bahan berbahaya berupa rodamin B pada kue mangkok dan kerupuk, serta formalin pada mi kuning dan tahu,” kata Taruna.

Ia menegaskan pengawasan keamanan pangan sangat penting untuk mendukung kesehatan masyarakat sekaligus menjaga kualitas industri pangan nasional. Menurut dia, pengawalan standar keamanan pangan juga memiliki peran penting dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional menuju visi Indonesia Emas 2045.

Taruna menjelaskan pengawasan tidak hanya dilakukan melalui pemeriksaan langsung, tetapi juga melalui kemitraan antara pemerintah dan pelaku industri.