Pakistan Terapkan Empat Hari Kerja Sepekan akibat Krisis Minyak

ISLAMABAD - Pemerintah Pakistan mengumumkan langkah penghematan besar untuk menghadapi krisis minyak global. Krisis tersebut dipicu oleh perang antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran yang memengaruhi pasokan energi dunia.

Perdana Menteri Shehbaz Sharif menyampaikan kebijakan tersebut dalam pidato kepada rakyat pada Senin, 9 Maret 2026 malam. Ia menekankan, konflik di kawasan Teluk berpotensi memicu lonjakan harga minyak dunia dalam waktu dekat.

Menurut Sharif, harga minyak global telah melonjak hingga lebih dari 100 dollar AS per barel (Rp, 1,6 juta). Pakistan yang bergantung pada impor minyak dan gas dari kawasan Teluk diperkirakan menghadapi tekanan ekonomi jika konflik terus berlanjut.

“Oleh karena itu, pemerintah mengambil sejumlah keputusan yang disebut sebagai langkah sulit. Kebijakan tersebut bertujuan menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan pasokan energi tetap tersedia,” dilansir dari Dawn.

Salah satu kebijakan utama adalah penerapan sistem kerja empat hari bagi kantor pemerintah. Kantor pemerintah hanya beroperasi dari Senin hingga Kamis, sementara hari tambahan sebagai hari libur tidak berlaku bagi sektor perbankan.

Kebijakan tersebut juga tidak diterapkan pada sektor pertanian, industri, rumah sakit, maupun layanan ambulans yang dianggap sebagai layanan penting. Pemerintah juga memutuskan menutup semua sekolah dan perguruan tinggi selama dua minggu ke depan.

Sementara itu, lembaga pendidikan di bawah Higher Education Commission akan tetap melanjutkan proses belajar melalui sistem daring. Selain itu, semua perusahaan publik dan swasta diwajibkan menerapkan kebijakan kerja dari rumah bagi 50 persen karyawan.

Meski demikian, aturan tersebut tidak berlaku bagi sektor pertanian dan industri. Dalam upaya menghemat bahan bakar, pemerintah juga membatasi penggunaan kendaraan dinas.

Selama dua bulan ke depan, kendaraan pemerintah hanya akan menerima pasokan bahan bakar sebesar 50 persen dari biasanya. Selain itu, sekitar 60 persen kendaraan dinas tidak akan digunakan.

Namun, pembatasan ini tidak berlaku bagi ambulans dan kendaraan transportasi umum. Langkah penghematan juga menyasar pejabat negara, dengan menteri federal, penasihat, dan asisten khusus tidak akan digaji selama dua bulan.

Sementara itu, anggota parlemen akan mengalami pemotongan gaji sebesar 25 persen. Pejabat pemerintah golongan tinggi juga mengalami pemotongan gaji setara dua hari kerja, pengeluaran lembaga pemerintah akan dipangkas 20 persen.

Pemerintah juga memberlakukan larangan perjalanan luar negeri bagi pejabat pemerintah kecuali untuk kepentingan nasional. Seluruh rapat pemerintah akan dilaksanakan secara daring untuk mengurangi konsumsi bahan bakar.

Selain itu, pemerintah melarang penyelenggaraan jamuan buka puasa resmi, resepsi, serta membatasi acara pernikahan dan kegiatan pribadi. Di tingkat daerah, sejumlah provinsi mulai menerapkan kebijakan tambahan. ils/I-1