Senat AS Tolak Rancangan Resolusi yang Batasi Kewenangan Militer Trump

WASHINGTON - Hasil pemungutan suara di Senat Amerika Serikat (AS) menolak rancangan resolusi yang membatasi kewenangan militer Presiden Donald Trump dalam perang melawan Iran. Rancangan yang diinisiasi Partai Demokrat tersebut didukung 47 senator dan ditentang 53 lainnya.

Rand Paul dari Kentucky menjadi satu-satunya senator Partai Republik yang mendukung resolusi itu, sementara John Fetterman dari Pennsylvania menjadi satu-satunya senator Partai Demokrat yang menolak.

Rancangan resolusi itu akan melarang tindakan militer AS terhadap Iran tanpa persetujuan eksplisit Kongres. Jika Presiden terlanjur melibatkan pasukan AS dalam konflik yang tidak disetujui Kongres, maka Presiden wajib menghentikannya dalam waktu 30 hari.

Ketentuan tersebut tidak berlaku jika aksi militer dilakukan untuk menangkis ancaman atau serangan langsung terhadap wilayah, warga negara, atau militer AS. Rancangan resolusi diinisiasi menyusul serangan AS-Israel terhadap Iran, puluhan senator dari Partai Demokrat mengkritik pemerintah karena dinilai meningkatkan risiko konflik dan mengabaikan persyaratan konstitusi.

Mereka juga menuntut penjelasan mengenai tujuan operasi serta transparansi yang lebih besar di hadapan Kongres dan publik AS.

Pada 28 Februari, AS dan Israel melancarkan serangkaian serangan terhadap sejumlah target di Iran, termasuk di Teheran. Iran kemudian meluncurkan serangan rudal balasan ke wilayah Israel dan fasilitas militer AS di Timur Tengah.

Revisi Jadwal

Terbaru, surat kabar Politico melaporkan AS tengah mempertimbangkan operasi militer terhadap Iran yang dapat berlangsung setidaknya 100 hari atau hingga September. Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth pada Rabu kembali merevisi jadwal operasi militer terhadap Iran menjadi delapan minggu dari sebelumnya empat hingga lima minggu.

Presiden AS Donald Trump sebelumnya menetapkan tenggat waktu empat hingga lima minggu untuk menyelesaikan serangan terhadap Iran, jika diperlukan.

Komando Pusat AS (CENTCOM) meminta tambahan perwira intelijen militer ke markas besarnya di Tampa, Florida, untuk mendukung operasi terkait Iran, sebut surat kabar itu yang mengutip dokumen internal Pentagon (Departemen Pertahanan).

Penambahan personel intelijen tersebut mengindikasikan bahwa Pentagon tengah mempersiapkan anggaran untuk operasi berkepanjangan dan menunjukkan bahwa pemerintah AS semula meremehkan skala konflik tersebut.

Upaya AS meningkatkan sumber daya evakuasi bagi warga Amerika di Timur Tengah dan memperkuat pasukan pengumpul intelijen juga mengisyaratkan bahwa pemerintahan Trump belum sepenuhnya siap menghadapi konflik yang lebih besar dengan Iran, sebut Politico.