Pengamat: Krisis Hormuz Pelajaran Bagi RI untuk Perkuat Visi sebagai Negara Maritim

JAKARTA-Pemerintah harus belajar dari krisis di Selat Hormuz, Iran untuk memperkuat visi sebagai negara maritim. Selama ini visi maritim masih sebatas narasi tanpa disertai kebijakan strategis. Kendali atas jalur perdagangan di laut masih lemah.

Fenomena ini disoriti Pengamat maritim dari Ikatan Keluarga Besar Alumni Lemhannas Strategic Center (ISC), Dr. Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa. Iran ujarnya menutup Selat Hormuz jalur pelayaran paling strategis di dunia bagi perdagangan energi global, sebagai respons atas serangan gabungan Amerika Serikat-Israel pada Sabtu (28/2).

Selat sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan Samudra Hindia itu, adalah urat nadi perdagangan minyak dunia; hampir seperlima pasokan energi global melintas setiap hari di sana. Ketika jalur itu terganggu, maka pasar energi global bergejolak. Harga minyak melonjak, rantai pasok terguncang, dan stabilitas ekonomi global ikut terancam. 

Sebagai negara kepulauan yang berada di persilangan jalur perdagangan dunia, Indonesia memiliki Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok—tiga jalur yang fungsinya tidak jauh berbeda sebagai penghubung arus logistik global.

 "Jika Selat Hormuz dapat mengguncang ekonomi dunia, maka secara teoritis gangguan pada selat-selat strategis Indonesia juga berpotensi menciptakan efek serupa. Namun, posisi strategis itu belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi kekuatan geopolitik,"papar Marcellus pada Koran Jakarta, Selasa (3/3)

 Indonesia menurut dia masih lebih sering berperan sebagai lintasan daripada sebagai pengendali narasi maritim. 

Ketergantungan terhadap impor energi membuat kita rentan terhadap guncangan eksternal, sementara kapasitas pengamanan jalur pelayaran dan cadangan energi strategis masih terbatas. Karena itu, krisis Hormuz seharusnya dibaca sebagai panggilan strategis bagi Indonesia untuk memperkuat visi sebagai negara maritim.

 Keamanan jalur pelayaran, kemandirian energi, dan diplomasi maritim harus ditempatkan dalam satu kerangka kebijakan yang utuh. Laut bukan hanya ruang lalu lintas kapal, tetapi ruang masa depan ekonomi dan geopolitik bangsa. 

Indonesia, yang terletak di antara Samudra Hindia dan Pasifik, sesungguhnya berada pada posisi strategis dalam arus perdagangan energi internasional. "Selat Malaka menjadi jalur utama pengiriman minyak menuju Asia Timur, sementara Selat Sunda dan Lombok menjadi alternatif penting,"ungkap Marcellus.

Dalam konteks ini, Indonesia bukan sekadar pengguna energi, tetapi penjaga salah satu simpul vital sistem perdagangan global. Namun, posisi strategis tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi kekuatan geopolitik. Indonesia masih lebih sering berperan sebagai negara lintasan (transit state) daripada sebagai kekuatan maritim yang mampu memanfaatkan letak geostrategisnya untuk kepentingan nasional.

 Masih menjadi jalur bagi kapal-kapal energi dunia, tetapi belum menjadikan posisi itu sebagai instrumen diplomasi dan daya tawar. Krisis Hormuz seharusnya menjadi cermin, bahwa siapa yang menguasai jalur pelayaran strategis memiliki pengaruh dalam percaturan energi global. 

Momentum ini menuntut penguatan diplomasi maritim Indonesia, baik di tingkat regional maupun global. Keamanan jalur pelayaran internasional tidak bisa hanya dilihat sebagai isu teknis navigasi, tetapi sebagai bagian dari kepentingan nasional yang strategis. 

 Indonesia memiliki peluang untuk berperan sebagai penjamin stabilitas jalur energi di kawasan Indo-Pasifik, sekaligus meningkatkan peran dalam kerja sama keamanan maritim. Dengan demikian, laut tidak hanya menjadi ruang ekonomi, tetapi juga ruang diplomasi yang memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional. Penguatan kemampuan pertahanan laut menjadi elemen yang juga tidak terpisahkan dari strategi tersebut. 

Kontrol terhadap selat-selat strategis nasional bukan hanya soal menjaga kedaulatan wilayah, tetapi juga memastikan kelancaran arus perdagangan global yang melewati perairan Indonesia. Kekuatan laut harus dipahami secara komprehensif —tidak semata sebagai instrumen militer, tetapi juga sebagai penopang keamanan energi, stabilitas ekonomi, dan perlindungan jalur logistik nasional.