DPRD DKI Kritik Anggaran Rp18,1 T: Minim Sekolah Baru, Gaji Pegawai Mendominasi

JAKARTA - Anggaran pendidikan DKI Jakarta tahun berjalan sebesar Rp18,1 triliun atau hampir seperempat dari total APBD menjadi sorotan dalam forum diskusi publik yang menghadirkan anggota DPRD DKI Jakarta lintas fraksi. Diskusi mengerucut pada efektivitas komposisi belanja yang dinilai belum sepenuhnya menjawab persoalan daya tampung sekolah negeri dan pemerataan akses pendidikan.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Elva Farhi Qolbina, menyatakan persoalan utama bukan pada besar kecilnya alokasi anggaran, melainkan distribusinya. Ia menilai dominasi belanja pegawai membuat ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur pendidikan menjadi terbatas.

"Kalau mandatory spending sudah lebih dari 20 persen itu aman, tetapi sebagian besarnya sekitar Rp13 triliun hanya untuk gaji pegawai dan guru. Untuk sarana prasarana dan bangun sekolah baru saja tidak cukup, bahkan untuk beasiswa seperti KJMU pun belum memadai," ujar Elva.

Menurutnya, kondisi tersebut berdampak langsung pada keterbatasan daya tampung sekolah negeri setiap tahun ajaran baru. Ia menyebut lulusan SD negeri yang dapat masuk SMP negeri baru sekitar 70 persen, sementara lulusan SMP negeri yang diterima di SMA atau SMK negeri hanya sekitar 40 persen.

Elva menilai ketersediaan gedung sekolah negeri masih sangat kurang. Jika belanja gaji tidak dapat dikurangi karena merupakan hak guru, maka opsi yang tersisa adalah menambah alokasi anggaran agar pembangunan unit sekolah baru dan perluasan beasiswa dapat terealisasi.

Di sisi lain, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKB, Uwais El Qoroni, berpandangan anggaran Rp18,1 triliun masih dalam batas memadai sesuai prioritas kebijakan saat ini. Ia menyebut pemerintah daerah tengah memfokuskan program sekolah swasta gratis sebagai solusi atas keterbatasan kursi di sekolah negeri.

"Anggaran terbaru 18,1 triliun untuk pendidikan dan memang ada efisiensi, tetapi kami fokus di sekolah swasta gratis. Ini bukan kemauan daerah semata, melainkan juga karena ada potongan dari pemerintah pusat," ujar Uwais.

Program sekolah swasta gratis pada tahap awal mencakup sekitar 40 sekolah dan diprioritaskan di wilayah yang tidak memiliki sekolah negeri mencukupi. Ke depan, jumlah sekolah yang masuk dalam skema subsidi ditargetkan meningkat, termasuk mencakup sekolah luar biasa.

"Jangan sampai ada anak Jakarta yang tidak sekolah karena tidak tertampung di negeri. Sekolah swasta juga butuh disubsidi agar bisa setara dengan sekolah negeri dalam hal pembiayaan," ujarnya.

Hal tersebut menunjukkan tantangan pendidikan Jakarta tidak semata soal besaran angka Rp18,1 triliun, tetapi juga soal komposisi belanja. Tanpa peningkatan porsi belanja modal untuk pembangunan sekolah baru dan pembebasan lahan, efektivitas anggaran pendidikan dinilai akan terus menjadi bahan evaluasi publik.