APBD Harus Optimal agar Memberi Dampak Nyata ke Masyarakat

“Artinya, target belanja yang membesar lebih terkonsentrasi menjadi agenda pemerintah pusat. Padahal sumber pendapatan pemerintah sejatinya dari akumulasi pendapatan daerah, terutama yang terkait pajak dan bagi hasil pajak,” kata Hafidz.

Secara kasat mata, itu nampak sebagai resentralisasi fiskal, dimana justru postur transfer ke daerah menurun, tetapi pemerintah memiliki alasan lain dimana program-program dari pemerintah pusat sejatinya juga dinikmati daerah, seperti makan bergizi gratis (MBG) yang menyerap konsentrasi anggaran terbesar hingga 223 triliun.

Ada beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian serius, diantaranya; minimnya transfer daerah yang tidak diimbangi dengan perubahan skema penerimaan pajak dan sumber daya alam cenderung menyedot sumber daya ke pusat, sehingga daerah tidak punya alternatif penerimaan, pajak daerah relatif kecil dan sumber PAD belum memadai.

Kedua, belum ada upaya sistematis untuk menempatkan penerimaan pajak sesuai dengan lokus aktivitas. Pasalnya masih banyak industri migas, pertambangan, perkebunan dan manufaktur yang membayar pajak penghasilan pekerjanya masih di pusat atau sesuai domisili registrasi pajaknya, bukan sesuai lokasi aktivitas terkini.

Hanya pajak badan usahanya yang dibayarkan di daerah, itupun dikurangi aktivitas konsolidasi holding yang dibayarkan kebanyakan di Jakarta. Alhasil bagi hasil pajak Jakarta selalu mendapat lebih banyak dari yang lain.

Ketiga, Eksternalitas dari penerimaan negara berbasis ekstraktif tidak dipertimbangkan sebagai biaya, banyak penerimaan bersifat PNBP yang menjadi domain pemerintah pusat. Padahal dampak langsungnya dirasakan daerah, ini perlu penataan ulang misalnya dana pinjam pakai kawasan hutan, pemakaian ruang laut, dana reboisasi, bea masuk kawasan konservasi, seharusnya menjadi bagian dana eksternalitas yang tetap mengendap di daerah atau pemakaiannya dikunci untuk kepentingan daerah masing-masing.

“Prinsipnya pusat dan daerah perlu menata kembali sistem penerimaan berdasarkan keberlanjutan fiskal dan pembiayaan jangka panjang, bukan sekedar mengedepankan pragmatisme belanja tahunan yang ujungnya anggaran daerah yang sudah sangat minim juga habis untuk belanja pegawai dan belanja rutin saja,”papar Hafidz.

Sementara itu, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti menilai, tidak hanya APBD yang dimaksimalkan untuk kegiatan yang produktif dan lebih berdampak nyata pada masyarakat tetapi juga APBN.

Memang data menunjukkan hanya beberapa propinsi saja yang tidak punya ketergantungan fiskal kepada pusat misalnya DKI. Sebagian besar daerah sangat tergantung pada dana perimbangan pusat daerah baik itu Dana alokasi umum (DAU), Dana alokasi khusus (DAK) dan Dana bagi hasil.

Sebagian besar belanja daerah juga dialokasikan untuk belanja rutin ketimbang untuk belanja modal (pembangunan). Oleh karena itu tidak heran jika daerah masih sangat tergantung pemerintah pusat.

“Sebaiknya ke depan porsi belanja modal untuk kegiatan produktif harus lebih besar daripada untuk belanja rutin seperti untuk bayar gaji pegawai dan kegiatan rutin Pemda lainnya,”tutup Esther.