APBD Harus Optimal agar Memberi Dampak Nyata ke Masyarakat

JAKARTA - Pemerintah Daerah (Pemda) diminta memaksimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan membiayai sektor-sektor produktif, sehingga belanjanya berkualitas dan berdampak bagi masyarakat.

Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Adriyanto dalam keterangannya di Makassar, Selasa (24/2) mengatakan ketidakpastian ekonomi global, keterbatasan fiskal, hingga risiko perubahan iklim menuntut pemerintah daerah untuk semakin adaptif dan presisi dalam menyusun kebijakan anggaran.

APBD, jelasnya harus berfungsi sebagai instrumen pembangunan, bukan sekadar dokumen administratif.

“APBD bukan sekadar anggaran, tetapi amanah. Setiap rupiah harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya pada kegiatan Ramadhan Leadership Camp di Asrama Haji Makassar.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan global dan domestik pada 2026. Dalam kesempatan itu,

Adriyanto juga menyoroti pentingnya harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah melalui penyelarasan dokumen perencanaan, termasuk Kesepakatan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF).

Sinkronisasi paparnya menjadi jembatan strategis agar kebijakan fiskal nasional dan daerah berjalan selaras dalam mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi. Dia pun mengingatkan bahwa deviasi yang terlalu lebar antara perencanaan dan realisasi APBD dapat menurunkan efektivitas fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi fiskal di daerah.

Dalam konteks Sulawesi Selatan, Adriyanto menekankan perlunya penguatan pendapatan asli daerah (PAD) guna meningkatkan kemandirian fiskal. Saat ini, struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh dana transfer ke daerah (TKD), sementara kontribusi PAD relatif lebih kecil.

“Optimalisasi PAD akan memperluas ruang fiskal daerah untuk membiayai belanja produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Ia pun mendorong pemerintah daerah untuk mengarahkan komposisi belanja pada sektor-sektor layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Berdasarkan berbagai kajian, daerah dengan struktur belanja yang lebih produktif cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan daerah yang didominasi belanja birokrasi.

Selain itu, percepatan realisasi belanja khususnya belanja modal juga menjadi perhatian. Serapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun dinilai dapat mengurangi daya ungkit APBD terhadap perekonomian daerah.

Resentralisasi Fiskal

Peneliti Sustainability Learning Center (SLC), Hafidz Arfandi mengatakan, target belanja APBN 2026 mencapai 3.843 triliun, dengan postur transfer daerah 693 triliun rupiah, dimana keduanya berkebalikan,. Meski target belanja meningkat hingga 222 triliun rupiah, namun transfer daerah merosot 227 triliun.