Di Sidang Dewan HAM PBB, Menlu RI Soroti Kemunduran Pelucutan Senjata

JAKARTA - Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan Indonesia tetap berkomitmen pada pelucutan senjata multilateral sebagai pilar perdamaian dan keamanan internasional di tengah meningkatnya ketegangan global.

"Kami percaya komitmen ini bukanlah idealisme. Ini adalah keniscayaan," kata Sugiono dalam Sidang ke-61 Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, Senin (23/2), seperti dikutip dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri.

Ia mengatakan situasi global saat ini lebih berbahaya, tidak pasti, dan terpolarisasi dibandingkan tahun lalu karena banyak negara beralih ke pendekatan defensif.

Menurut Sugiono, hukum internasional dan lembaga multilateral menghadapi tekanan yang semakin besar.

Ia menyebut lanskap pelucutan senjata global tidak hanya stagnan, tetapi juga mengalami kemunduran.

"Lebih dari 12.000 hulu ledak masih ada. Program modernisasi meningkat, persenjataan diperluas, dan retorika nuklir semakin sering serta mengkhawatirkan," katanya.

Sugiono menambahkan berakhirnya New Strategic Arms Reduction Treaty (New START) — perjanjian terakhir pembatasan senjata nuklir antara AS dan Rusia, dua negara dengan persenjataan nuklir terbesar di dunia — menjadi perkembangan yang mengkhawatirkan.

"Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, tidak ada batasan yang disepakati atas kekuatan nuklir strategis mereka," katanya.

Ia juga menyoroti perkembangan teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI), kemampuan siber, dan ruang angkasa yang dinilai menambah risiko eskalasi tanpa pengaman yang jelas.

"Upaya pelucutan senjata multilateral harus sejalan dengan realitas ini," kata Sugiono.

Sidang ke-61 Dewan HAM PBB merupakan sidang pertama yang dipimpin Indonesia melalui Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto R. Suryodipuro, sejak badan tersebut dibentuk pada 2006. Sidang berlangsung pada 23 Februari- 31 Maret.

Selama kepemimpinan RI, sejumlah isu tematis diangkat, antara lain pencegahan sunat perempuan, promosi budaya perdamaian, pembiayaan pembangunan berkelanjutan, hak penyandang disabilitas, dan hak anak.