Jangan Dimatikan, Lahan Pertanian dan Perkebunan yang Produktif Harus Dibela

Sementara itu, Akademisi Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa (Unwar) Bali, I Nengah Muliarta mengatakan ambisi kemandirian pangan yang sering digembar-gemborkan pemerintah saat ini tampak seperti ilusi yang menutupi kerapuhan sistemik, di mana kebijakan lebih condong pada solusi instan melalui impor daripada perbaikan fundamental di tingkat hulu.

Komitmen pembelian komoditas pertanian dalam jumlah masif dari AS membuktikan bahwa ketahanan pangan kita masih sangat bergantung pada fluktuasi pasar global dan perdagangan internasional. Kebergantungan ini diperparah oleh kebijakan "beras-sentris" yang memarginalkan keragaman pangan lokal, sehingga ketika pasokan terganggu, pemerintah cenderung mengambil jalan pintas impor yang justru memukul kesejahteraan petani lokal saat musim panen tiba.

Strategi mengejar target produksi tinggi demi statistik semata telah memaksa lahan pertanian bekerja melampaui kapasitas ekologisnya, yang terlihat dari penggunaan pupuk kimia hingga 9,55 juta ton per tahun. Penggunaan input anorganik secara berlebihan ini telah menyebabkan tanah kehilangan penyangga organiknya hingga di bawah dua persen di banyak wilayah, yang secara jangka panjang justru mengancam keberlanjutan panen itu sendiri.

“Alih-alih membangun kedaulatan yang berakar pada kemandirian komunitas tani, pemerintah lebih memilih mempertahankan subsidi pupuk kimia yang menguras anggaran negara demi menjaga angka produksi jangka pendek,”tandas Muliarta.

Kegagalan demi kegagalan dalam proyek skala besar seperti pembukaan lahan marginal di luar Jawa menunjukkan bahwa ambisi politik sering kali dipaksakan di atas hukum alam. Proyek-proyek tersebut sering kali mengabaikan studi hidrologis dan karakteristik tanah, sehingga hanya membuang sumber daya keuangan negara tanpa kontribusi nyata bagi produksi pangan nasional.

Strategi substitusi lahan ini hanyalah solusi tambal sulam yang tidak akan pernah mencapai efisiensi produksi yang setara dengan lahan subur di Jawa yang terus menyusut akibat konversi lahan infrastruktur.

Kemandirian pangan yang sejati hanya dapat dicapai melalui pergeseran paradigma menuju pertanian regeneratif yang menghormati kesehatan ekosistem dan kedaulatan petani atas benih mereka sendiri. Anggaran triliunan rupiah seharusnya dialihkan untuk mendanai transisi sistem pertanian yang lebih mandiri, bukan terus-menerus membiayai kerusakan lingkungan melalui input sintetis.

“Tanpa keberanian untuk melakukan transformasi fundamental dan meninggalkan solusi jangka pendek, bangsa ini akan tetap terjebak dalam siklus krisis pangan yang berulang di atas tanah yang semakin gersang,”pungkasnya.