Pemprov Kalbar Evaluasi Penempatan Tenaga Medis di Daerah

PONTIANAK -- Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Harisson menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap jumlah sekaligus pemerataan distribusi tenaga medis di wilayah tersebut, menyusul masih besarnya kekurangan dokter umum maupun dokter spesialis di sejumlah kabupaten/kota. 

"Jika melihat pertumbuhan penduduk, kebutuhan dokter spesialis ini tidak akan pernah terpenuhi tanpa langkah-langkah luar biasa. Karena itu, kami mendorong kemandirian pendidikan dokter spesialis di Kalbar," kata Sekda Kalbar, Harisson di Pontianak, Senin. 

Dia mengatakan, berdasarkan data yang ada, dengan jumlah penduduk sekitar 5,6 juta jiwa, Kalbar idealnya memiliki sedikitnya 5.600 dokter umum sesuai rasio standar World Health Organization (WHO) 1:1.000 penduduk.

"Namun, saat ini baru tersedia 1.571 dokter umum, sehingga masih terjadi kekurangan sekitar 4.108 dokter. Sementara itu, kebutuhan dokter spesialis menurut standar Bappenas mencapai 1.590 orang. Dari jumlah tersebut, Kalbar baru memiliki 541 dokter spesialis atau masih defisit sekitar 1.049 orang," tuturnya.

Ia menjelaskan, persoalan bukan hanya pada jumlah, tetapi juga ketimpangan persebaran tenaga medis. Kota Pontianak bahkan tercatat memiliki kelebihan dokter spesialis, dengan ketersediaan 216 dokter dari kebutuhan ideal 193 orang. 

Sebaliknya, sejumlah daerah masih mengalami kekurangan signifikan. Kabupaten Kayong Utara misalnya, baru memiliki empat dokter spesialis dari kebutuhan 35 orang. Kabupaten Kubu Raya memiliki 47 dokter dari kebutuhan 183 orang, sedangkan Sekadau hanya tujuh dokter dari kebutuhan 63 orang.

Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, Pemprov Kalbar telah menempuh beberapa langkah strategis. Di antaranya menjalin kerja sama Universitas Tanjungpura (Untan) dengan Universitas Sebelas Maret (UNS) dalam membuka program pendidikan dokter spesialis THT di Untan.

Selain itu, diterapkan program hospital-based training di RSUD dr. Soedarso yang diawali pendidikan spesialis bedah, serta pemberian beasiswa dan ikatan dinas bagi putra-putri daerah agar setelah lulus kembali mengabdi di kabupaten/kota asal.

Menurut Harisson, pendekatan tersebut diharapkan mampu mempercepat pemenuhan tenaga medis sekaligus memastikan dokter tersebar hingga wilayah terpencil.

Sementara terkait pelantikan Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Kalimantan Barat masa bakti 2025–2028, mengajak IDI Kalbar yang baru dilantik untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

"Organisasi profesi harus adaptif dan responsif, membantu pemerintah melakukan asesmen kebutuhan dokter di tiap kabupaten/kota, supaya tenaga medis tidak menumpuk di ibu kota provinsi saja," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Sekda Harisson turut memaparkan kondisi fiskal nasional 2026. Total belanja negara tercatat Rp3.842 triliun dengan pendapatan Rp3.153 triliun, sehingga terjadi defisit sekitar Rp689 triliun. Kondisi tersebut berdampak pada alokasi transfer ke daerah, termasuk Kalbar.

Anggaran kesehatan dari pemerintah pusat, lanjutnya, berada pada kisaran 18–20 persen atau sekitar Rp244 triliun. Karena itu, ia mendorong para dokter tidak hanya berfokus pada layanan kuratif, tetapi juga memperkuat langkah preventif guna menekan beban pembiayaan kesehatan.

"Kami berharap IDI bersama pemerintah dapat memperluas pelayanan kesehatan sampai ke pelosok, sehingga masyarakat di seluruh Kalbar memperoleh akses yang setara," kata Harisson.