Gubernur Pramono Beberkan Kunci Ekonomi Jakarta Tumbuh 5,21 Persen Melampaui Nasional

"Kami sengaja mendorong stimulus di periode akhir tahun, bukan hanya untuk mengejar angka pertumbuhan," kata Pramono.

Pemprov DKI Jakarta juga memberikan insentif pajak untuk menjaga iklim usaha. Keringanan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) diberikan kepada sektor makanan, minuman, dan perhotelan.

Insentif berupa pengurangan pajak sebesar 50 persen diberikan pada Agustus–September 2025. Sementara pada Oktober–Desember 2025, keringanan diberikan sebesar 20 persen.

Kebijakan yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 722 Tahun 2025 tersebut mencatatkan total keringanan pajak sebesar Rp495 miliar. Sebanyak 45.248 objek pajak tercatat menikmati kebijakan tersebut.

Pemprov DKI Jakarta juga membebaskan pajak reklame di pusat perbelanjaan dan hotel melalui program Jakarta Festive Wonders. Kebijakan ini terbukti tidak menghambat penerimaan daerah.

Realisasi pajak reklame justru tumbuh 8,85 persen dibandingkan bulan sebelumnya. PBJT Makanan dan Minuman meningkat 7,73 persen, sementara PBJT Jasa Perhotelan naik 9,18 persen dibandingkan November 2025.

Selama periode Natal dan Tahun Baru, kunjungan ke pusat perbelanjaan meningkat sekitar 20 persen. Tingkat okupansi hotel juga naik dari 85 persen menjadi 90 persen.

Pramono menegaskan komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kebijakan fiskal akan diarahkan agar manfaat pertumbuhan dirasakan seluruh warga.

"Pertumbuhan ekonomi harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga Jakarta," pungkas Pramono.